Tuntaskan Persoalan Banjir, Gubernur Rohidin Sampaikan Aspirasi ke Komisi V DPR RI

Editor: Raghmad

Bengkulu – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah didampingi Bupati/Wali Kota gelar rapat koordinasi sekaligus menyampaikan aspirasi kepada Komisi V DPR RI di Balai Raya Semarak Bengkulu, Jum’at (2/9/22).

Hal ini dilakukan dalam upaya jangka panjang penanganan permasalahan banjir di wilayah Provinsi Bengkulu. Dimana saat ini telah terdampak hampir di seluruh kabupaten-kota se Provinsi Bengkulu.

Rapat koordinasi dihadiri pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Kemen PUPR, Basarnas, perwakilan Kemen PUPR RI dan pihak teknis lainnya ini, juga membahas terkait dukungan anggaran dari pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, baik itu jalan provinsi, kabupaten/kota maupun jalan penghubung kecamatan.

Gubernur Rohidin mengatakan, disampaikannya aspirasi ke Komisi V DPR RI ini karena untuk menangani permasalahan banjir, utamanya jangka panjang serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, Pemprov Bengkulu membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Terlebih dari struktur APBD 2022 Provinsi Bengkulu sebesar 2,838 triliun rupiah lebih, anggaran belanja pembangunan hanya sebesar 45,43 persen (1, 289 triliun rupiah lebih). Sementara anggaran infrastruktur hanya sebesar 17,49 persen (225 miliar rupiah lebih).

“Dari data yang kita (Pemprov Bengkulu) sampaikan ini rasanya sangat sulit untuk memperbaiki jalan dalam kondisi sedang saja secara menyeluruh. Maka kehadiran Komisi V DPR RI saya kira sangat penting untuk bisa melihat dan menyampaikan aspirasi kami atas nama masyarakat Bengkulu terkait kebijakan penganggaran secara nasional,” papar Gubernur Rohidin.

Seperti anggaran terkait usulan pembangunan dari BWSS VII yaitu pembangunan Groin dan Jetty pada muara Sungai Bengkulu, Pekerjaan Normalisasi dan Pekerjaan Tanggul di Sungai Bengkulu, Pembangunan Kolam Retensi Pengendali Banjir dan Peningkatan Kapasitas Sistem Pompa.

“Termasuk terhadap usulan pembangunan infrastruktur penanganan banjir jangka panjang, jelas BWSS VII juga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” tutupnya.

Terkait usulan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir jangka panjang tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Bengkulu yang disampaikan Pemprov Bengkulu.

“Jadi ini tepat sekali karena bertepatan dengan pembahasan anggaran di Komisi V hingga 8 September. Ditambah lagi dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, sehingga apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, aspirasi ini sangat terbuka untuk ditindaklanjuti di tahun 2023 mendatang,” jelasnya. (Adv)

📲 Ingin update berita terbaru dari Satujuang langsung di WhatsApp? Gabung ke channel kami Klik di sini.

Apa Tanggapanmu?

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *