Tak Direspon Bupati Mukomuko, Unjuk Rasa KMS Pindah ke Gedung Dewan

Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kabupaten Mukomuko melakukan unjuk rasa Tolaj perpanjangan HGU PT DDP.

Mukomuko – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kabupaten Mukomuko melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mukomuko, Selasa (22/3/22).

Mereka meminta agar Bupati Mukomuko menemui para pengunjuk rasa untuk berdialog.

Karena tidak di respon, para pengunjuk rasa melanjutkan aksi unjuk rasanya ke Gedung DPRD Mukomuko.

Dalam unjuk rasa ini KMS meminta agar pemerintah menolak Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Daria Dharma Pratama (DDP).

Kepada Anggota Dewan, massa KMS meminta untuk serius menangani permasalahan PT DDP.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara massa KMS dengan Wakil Rakyat Kabupaten Mukomuko di Gedung DPRD Kabupaten Mukomuko saat itu.

Baca Juga :  Mabuk Tuak dan Samcodin, Belasan Pemuda Digelandang ke Kantor Polisi

Pada kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, M. Ali Saftaini yang didampingi para anggota dewan lainnya, bersedia datang untuk menemui massa KMS yang sedang berorasi.

Ali Saftaini mengajak masyarakat untuk menyamakan persepsi dengan Anggota Dewan terlebih dahulu.

“Agar permasalahan ini bisa kita selesaikan sesuai dengan koridor dan tidak berbenturan dengan aturan yang ada,” jelas Ali.

“Ayo satukan dulu mainset dan persepsi kita bersama, agar permasalahan ini bisa kita cari solusi dan jalan keluarnya,” imbuh Ketua Dewan ini.

Sementara itu koordinator Aksi KMS, Dedi Hartono, dalam pertemuan tersebut menyampaikan rasa kekecewaannya.

Baca Juga :  Kapolres Mensupport Giat TMMD Ke-111 TA 2021 Kodim 1013/Muara Teweh

Dedi menyoroti sikap Wakil Rakyat Kabupaten Mukomuko yang dinilainya tidak respon terhadap permasalahan yang terjadi.

”Kami sudah berulang kali menemui wakil rakyat ini dan juga sudah beberapa kali melayangkan surat agar para wakil rakyat merespon permasalahan yang menimpa masyarakat,” terang Dedi.

Puluhan Massa yang tergabung dalam KMS ini meminta penjelasan Wakil Rakyat terkait kejelasan permasalahan PT DDP Air Berau Kabupaten Mukomuko.

Akan tetapi, lanjut Dedi, sampai hari jawaban wakil rakyat belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang terzolimi.

“Akibat ketidak pedulian wakil rakyat kepada masyarakat ini berujung pada penangkapan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Gubernur Rohidin Serahkan 10 Ribu Eksemplar Al-Quran

Massa KMS mensinyalir terjadi pembiaran atas tuntutan masyarakat atas permasalahan yang sudah lama terjadi.

”Sampai saat ini masyarakat masih terzolimi, dan tidak ada respon dari wakil rakyat atas peristiwa ini,” ulang Dedi dengan kesal.

Sempat terjadi ketegangan antara anggota DPRD dengan massa saat pertemuan itu dan berakhir dengan Anggota Dewan meninggalkan massa yang berorasi.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan KMS ini mendapar pengawalan ketat dari Personel Dalmas Polres Mukomuko dan Personel Kodim 0428/MM serta Satpol PP. (zul)