Adapun tuntutan para petani dalam unjuk rasa di Kantor Bupati Brebes antara lain, pembatalan rencana pencabutan pupuk bersubsidi, kedua, kembalikan seperti semula, tanpa kartu tani para petani bisa membeli pupuk bersubsidi.
“Gini lho pak, kami ini kaum susah tolonglah jangan dibikin susah lagi, karena ada jutaan nyawa yang hidupnya menggantungkan pada sektor pertanian. Kalo pertanian dibikin susah bagaimana kita dan anak-anak keturunan kita, jadi kami mohonlah kebijaksanaan instansi terkait untuk memahami keadaan kami seperti ini,” pinta Eko mewakili suara petani Kabupaten Brebes.
Dan Eko berharap, setelah adanya aksi yang dilakukan pihaknya bersama perwakilan petani segera mendapat tanggapan dari pemerintah Kabupaten Brebes.
Karena Ia juga tidak menginginkan adanya unjuk rasa susulan para petani yang justru akan membuat suasana semakin tak kondusif.
Terkait penyerapan pupuk pada tahun sebelumnya yang tidak terserap petani hingga mencapai 9 ribu ton dengan nilai 36 Milyar.
Eko mengatakan tak sampai muluk-muluk mengarah hal tersebut karena kedatangannya bersama petani di Kantor Bupati hanya meminta menghapus rencana pemerintah yang akan mencabut pupuk bersubsidi.
Sementara itu ditempat sama, Mahfudin, SS, M.Si, LSM Brebes yang mengawal aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Brebes kepada awak media mengatakan, bahwa dalam hal kartu tani pemerintah tau yang terjadi ditingkat bawah ada masalah terkait kartu tani, karena tak semua petani memiliki kartu tani.
“Ironisnya, pemerintah menghendaki penggunaan kartu tani seratus persen. Jadi tidak bisa menggunakan KTP ataupun KK mulai Februari 2022,” ucap Mahfudin.
