Pemko BATAM BP BATAM

Rosjonsyah : Kita Upayakan Cabut Larangan Ekspor CPO Agar Harga TBS Normal

Wagub Bengkulu Rosjonsyah berharap harga TBS kembali normal.

Bengkulu – Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rosjonsyah berharap harga Tandan Buah Segar (TBS) kembali normal.

Hal ini disampaikan Wagub Rosjonsyah saat menghadiri acara pengukuhan pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Bengkulu di Hotel Santika, Senin (27/6/22).

Wagub Rosjonsyah memberikan apresiasi yang tinggi untuk APKASINDO atas peran aktif dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit.

Adanya petani sawit berkualitas, lanjut Rosjonsyah, kontribusinya sangat besar meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit yang ada di Provinsi Bengkulu.

Ia juga mengatakan, Provinsi Bengkulu memiliki potensi CPO 1.300 rb ton pertahun. Tapi pelabuhannya masih berada di kelas 3.

Baca Juga :  Berita Terkesan Tendensius, Ketua Pijar dan JIM Siap Laporkan Media Indonesiadetik

“Oleh karena itu, dari sekian ribu ton hasil CPO yang masuk di pelabuhan hanya sebanyak 300rb ton saja selebihnya mengalir ke daerah lain PAD-nya,” jelas mantan Bupati Lebong dua periode ini.

“Ke depan saya akan berkordinasi dengan bapak Gubernur untuk menyurati kementerian. Kita soundingkan terkait regulasi pencabutan larangan CPO dan FO-nya,” kata Rosjonsyah.

“Kita akan berupaya meminta pencabutan larangan ekspor CPO, FO dan juga DMO-nya supaya setara harganya dengan daerah lain tapi dengan catatan seluruh pelaku usaha mematuhi kewajiban DMO 20%,” sambungnya.

Baca Juga :  Gubernur Rohidin Resmikan Lab Rujukan PCR Covid-19, Bisa 300 Spesimen Perhari

Ketua Umum APKASINDO Gulat Manurung mengatakan, petani yang tergabung dalam APKASINDO hanya meminta hak yang harusnya tidak memberatkan sebagai petani mandiri.

“Kami di APKASINDO tidak mau dianggap anak bawang. Petani sawit di Bengkulu juga memiliki potensi yang besar dalam menyumbang PAD daerah,” ungkapnya.

Pelarangan ekspor CPO berdampak pada penurunan harga pembelian kelapa sawit secara sepihak oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Penetapan harga sepihak oleh PKS dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dan konflik nantinya.

Ketentuan harga beli TBS yang diatur dalam Permentan No. 1 tahun 2018 hanya diperuntukan petani yang bermitra.

Baca Juga :  Masih Bermasalah, Pelantikan Kades Terpilih Desa Bukit Mulya Tertunda

Di Provinsi Bengkulu yang bermitra dengan perusahaan hanya 7% selebihnya 93 %-nya petani mandiri, makanya ini berdampak besar terhadap petani mandiri.

“Karena regulasinya tertera Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak wajib melindungi dan patuh terhadap petani yang belum bermitra,” pungkas Rosjonsyah.

Pengukuhan APKASINDO Bengkulu ini mengusung tema ‘Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Kelapa Sawit Rakyat Bengkulu’.

Di dalamnya terdapat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). (danis)