Proyek Flyover Krian, Warga Mulai Kosongkan dan Bongkar Bangunan

Bangunan yang terkena dampak pembangunan Flyover

Sidoarjo – Bangunan yang terkena dampak pembangunan Flyover Jembatan Penyebrangan Lintas (JPL) 64 Krian mulai dikosongkan para penghuninya ada juga yang dibongkar sendiri oleh mereka.

Hal ini dilakukan setelah  mereka menerima Surat Peringatan (SP) 3 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Sidoarjo yang memberi batas waktu 3 hari untuk proses pengosongan.

Karena, bila melewati batas itu pemkab akan melakukan pembongkaran menggunakan alat berat.

Pada 25 Maret lusa hari Jum’at, Pemkab Sidoarjo akan memulai appraisal lahan/bangunan untuk menentukan nilai aset lahan bangunan milik warga yang dilengkapi dokumen atau surat-surat.

Baca Juga :  Gus Muhdlor Tunjuk Inspektur Andjar Jadi Plh Sekda Sidoarjo

Selanjutnya proses pembayaran tanah dan bangunan dilakukan pada 28 Maret setelah dokumennya dinyatakan lengkap semua.

Besoknya, Sabtu 29 Maret Pemkab Sidoarjo akan melakukan pembongkaran seluruh bangunan yang masuk dalam peta proyek pembangunan Flyover JPL-64 Krian tersebut.

Bachruni, Ketua Ketua Tim Percepatan Persiapan Pembangunan Flyover JPL 64 Krian mengatakan, ada 74 bidang yang terdampak pembangunan Flyover JPL-64 Krian yang berdiri di titik lintas jembatan sepanjang 740 meter.

Baca Juga :  Kapolres Batu Pimpin Apel Operasi Keselamatan Semeru

“Jumlah itu tidak termasuk bidang yang berada di bawah turunan (off ride) Flyover sepanjang 100 meteran, total identifikasi akhir ada 110 bidang yang terdampak,” jelas Bachruni, Selasa, (22/3/22).

Untuk bangunan liar, kata Bachruni tidak masuk dalam appraisal.

Yang dimaksud bangunan liar, lanjut Bachruni, pemilik bangunan tidak bisa menunjukkan dokumen atau surat-surat kepemilikan tanah seperti sertipikat, surat petok D atau surat letter C.

Bachruni juga menyampaikan setelah proses appraisal sudah rampung, Pemkab akan segera memproses pembayara.

Baca Juga :  Walikota Helmi Hasan Perjuangkan Honor RT Naik

Karena targetnya akhir Maret seluruh dokumen termasuk dokumen pembebasan lahan sudah harus diserahkan ke Kementerian Perhubungan RI.

Bachruni menyampaikan, pihaknya telah memberikan SP 3 untuk segera mengosongkan bangunan dalam tiga hari.

Kemudian mulai 25 Maret sudah mulai dilakukan penghitungan aset lahan dan bangunan (appraisal).

“Pada 28 Maret dilakukan proses pembayaran dan besoknya 29 Maret sudah mulai dilakukan pembongkaran,” terang Bachruni yang juga Kepala Dinas Perikanan Pemkab Sidoarjo. (AH/RED)