Blitar, Satujuang.com – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar menggelar sosialisasi tata batas kawasan hutan di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada Selasa (10/11/26).
Langkah proaktif yang menggandeng Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang ini difokuskan untuk memberikan kepastian hukum batas kawasan sekaligus mencegah potensi konflik agraria.
Agenda penataan batas fisik ini menjadi kelanjutan dari langkah penguatan legalitas kehutanan Perhutani Blitar, setelah sehari sebelumnya, yakni Senin (9/11), resmi meneken kesepakatan tata kelola agroforestri bersama Kejaksaan Negeri Blitar.
Melalui forum sosialisasi ini, jajaran pemerintah desa dan warga setempat diberikan pemahaman utuh mengenai tapal batas yuridis dan status fungsi hutan negara sesuai regulasi perundang-undangan.
Narasumber BPKH Wilayah XI, Doni Setiawan Septiono, menyatakan sosialisasi batas fisik merupakan tahapan fundamental dalam percepatan pemantapan kawasan hutan di tingkat tapak.
“Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai batas kawasan, diharapkan masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan hutan,” jelas Doni.
Mewakili Perhutani KPH Blitar, KSS HKAKP Putu Witastra menegaskan pentingnya menjalin komunikasi intensif dengan aparatur desa dan masyarakat di sekitar lingkar hutan.
Menurutnya, pemahaman yang selaras mengenai batas teritorial hutan menjadi kunci penting agar ruang kelola masyarakat tidak berbenturan dengan aspek kepatuhan hukum.
“Kami berharap kegiatan di Desa Semen dan Krisik mampu membangun kesamaan pemahaman antara instansi kehutanan, Perhutani, pemerintah desa, dan masyarakat mengenai batas kawasan hutan serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestariannya,” tegas Putu.
Putu menambahkan, keterbukaan informasi batas kawasan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial pedesaan sekaligus mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan di Blitar Raya.
(Herlina)
