Blitar, Satujuang.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membedah wacana penetapan anggaran publikasi satu pintu dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Skema integrasi belanja media ini digulirkan guna menindaklanjuti aspirasi kalangan jurnalis yang sebelumnya menggelar audiensi di Komisi III DPRD Kabupaten Blitar.
Wakil Ketua Komisi III sekaligus anggota Banggar DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, mengungkapkan belanja advertorial yang sebelumnya tersebar di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) direncanakan melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
“Salah satu poin yang dibahas adalah terkait dengan usulan dari teman-teman media, yang beberapa hari hearing di Komisi III. Saya sampaikan terkait apa yang menjadi aspirasi teman-teman media,” kata Aryo pada Senin (9/11/26).
Aryo memaparkan, rancangan plafon anggaran kerja sama media terpusat yang diusulkan oleh pihak TAPD saat ini dipatok pada angka Rp1,1 miliar.
Meski demikian, angka tersebut masih berupa proyeksi awal dan belum diputuskan secara mengikat dalam paripurna.
“Ini tadi info dari TAPD per hari ini anggarannya 1,1 miliar. Tapi ini belum keputusan, masih pembahasan, keputusannya nanti di akhir November,” jelasnya.
Aryo menegaskan bahwa sistem anggaran satu pintu disiapkan demi membenahi mekanisme verifikasi serta menjamin pemerataan distribusi anggaran publikasi ke perusahaan pers yang bermitra.
“Kami berharap artinya tidak ada satu media yang publikasinya terlalu banyak, semua bisa terdata dan merata,” tegas Aryo.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar M. Rifa’i mengonfirmasi adanya pemaparan dari Sekretaris Daerah (Sekda) mengenai sentralisasi alokasi publikasi tersebut.
Rifa’i menggarisbawahi bahwa skema baru ini berpotensi meniadakan pos anggaran publikasi mandiri di Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, kendati hal itu masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.
“Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekda bahwa anggaran semua akan terfokus di Kominfo. Ranperda APBD tahun 2027 ditargetkan tuntas sebelum tanggal 30 November,” pungkas Rifa’i.
(Herlina)
