Bengkulu, Satujuang.com – Skandal dugaan mafia minyak goreng di Bengkulu memasuki fase krusial dengan munculnya bantahan resmi dari PT Cikal Kencana Jaya melalui video.
Perusahaan tersebut tegas membantah terlibat dalam pengemasan ilegal yang baru-baru ini dibongkar oleh aparat kepolisian di Kota Bengkulu.
“Itu bukan produk kami. Kami tidak ada sangkut paut dengan perusahaan kami,” ungkap perwakilan manajemen dalam video tersebut, Kamis (14/5/26).
Klarifikasi ini menjadi menarik karena identitas mereka diduga dicatut dalam aktivitas pengemasan di gudang yang memproduksi minyak goreng Bumi Merah Putih (BMP).
Gudang tersebut menjadi sorotan tajam setelah polisi menemukan ratusan ribu kemasan Minyakita palsu yang siap didistribusikan ke luar daerah.
Publik kini mulai mempertanyakan keberadaan ribuan botol minyak goreng merek BMP yang sempat dipajang saat kunjungan resmi Gubernur Bengkulu April lalu.
Saat penggeledahan dilakukan oleh pihak Polda Bengkulu, ribuan botol yang sempat dibanggakan sebagai produk lokal itu justru raib secara misterius.
Minyak goreng BMP sendiri awalnya digadang-gadang sebagai produk unggulan yang diolah langsung dari hasil perkebunan sawit petani di Provinsi Bengkulu.
Sorotan kian tajam karena manajer operasional produksi minyak goreng BMP diketahui dipimpin oleh Riswan SE, yang dikenal sebagai orang dekat Gubernur.
Sosok Riswan saat ini diketahui menjabat sebagai Komisaris di PT Bimex, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Hubungan kedekatan ini memicu spekulasi di tengah masyarakat mengenai alasan kuat di balik kunjungan istimewa sang Gubernur ke gudang pengemasan tersebut.
Apalagi, terungkap fakta mengejutkan bahwa usaha pengemasan di lokasi tersebut ternyata belum mengantongi izin edar resmi dari pihak BPOM Bengkulu.
Status hukum minyak goreng BMP kini dipertanyakan karena diduga cacat administrasi meskipun sempat dipuji dalam berbagai pemberitaan media nasional dan lokal.
Hilangnya ribuan botol minyak goreng BMP tersebut kini melahirkan berbagai persepsi liar dan kecurigaan di tengah masyarakat terkait keamanannya.
Muncul pertanyaan besar, jika ribuan botol itu sudah dijual, siapa yang menjual dan ke wilayah mana produk tanpa izin itu didistribusikan.
Jika dibagikan cuma-cuma kepada masyarakat, status uji kesehatan produk tersebut patut dipertanyakan karena belum melalui verifikasi resmi dari lembaga terkait.
Bahkan muncul spekulasi unik di kalangan publik yang mempertanyakan apakah ribuan botol tersebut hanya sekadar sampel untuk keperluan dokumentasi seremonial semata.
Padahal seperti diketahui, setiap kunjungan kepala daerah tentunya ada anggaran negara yang dikucurkan untuk membiayai.
Kini, ketegasan aparat kepolisian sangat dinanti untuk mengungkap tuntas kaitan antara pengemasan Minyakita palsu dengan operasional minyak goreng merek BMP. (Red)
