Ironi Slogan 'Bantu Rakyat': Tangis Pilu RAJ, Pengasuh Yang Melawan 'Jalan Hukum' Keluarga Politisi PAN

Satujuang, Kota Bengkulu– Slogan “Bantu Rakyat” yang digaungkan Partai Amanat Nasional (PAN) menghadapi ujian berat di Bengkulu, daerah yang dipimpin kader partai PAN baik di ibukota maupun Provinsinya.

Ironisnya, ujian itu datang dari seorang “rakyat kecil” bernama RAJ (20), mantan pengasuh anak, yang kini berjuang di pengadilan untuk melawan status tersangka yang ditetapkan atas laporan dari keluarga seorang politisi PAN.

Dengan air mata berlinang, RAJ, harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, HMI Bengkulu Bentrok Dengan Aparat

Ia mengajukan Praperadilan, sebuah langkah hukum untuk melawan penetapan tersangka oleh Satreskrim Polresta Bengkulu.

“Aku tidak pernah melakukannya. Aku berharap kasus ini cepat selesai dan aku bisa bekerja lagi,” ucap RAJ dengan suara bergetar, pada Kamis (13/11/25).

Harapan sederhana untuk bisa bekerja lagi itu kini terhalang oleh proses hukum yang panjang.

Tidak Ditahan, Status Kadis DKP Kota Bengkulu Hanya Diamankan

609 Peluru Hening di Tangan Polresta Bengkulu, Hukum Terancam Tumpul ke Atas

Temuan 609 butir peluru aktif di rumah seorang pejabat tinggi di Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Kepala Dinas PUPR, Tejo Suroso seharusnya menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum. Barang bukti tersebut bukan hasil operasi sembarangan, melainkan disita langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penggeledahan terkait perkara korupsi besar yang menyeret mantan gubernur. Namun apa yang terjadi setelah itu sungguh memprihatinkan, sejak Desember 2024 hingga kini, tidak ada satu pun kejelasan hukum yang disampaikan ke publik. Polresta Bengkulu, sebagai institusi yang menerima barang bukti dari KPK, seolah kehilangan nyali untuk menyentuh kasus ini. Sudah delapan bulan lebih waktu berjalan, tapi yang muncul hanya keterangan normatif yang membingungkan yakni bahwa peluru-peluru itu hanyalah titipan, sudah lama disimpan, bahkan sudah berusaha diserahkan ke Perbakin. Retorika ini tidak menyelesaikan apa pun. Publik tidak bodoh. Dalam aturan yang tegas seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, siapa pun yang memiliki, menyimpan, atau memperdagangkan senjata api dan amunisi tanpa izin resmi dapat dikenai ancaman berat, bahkan sampai hukuman mati. Lantas, mengapa polisi tidak segera bertindak? Apakah karena pelakunya seorang pejabat? Ataukah karena kedekatan tertentu dengan elite politik? Atau, lebih buruk lagi, ada skenario perlindungan sistematis yang sedang dimainkan secara senyap? Jika benar peluru itu titipan, maka seharusnya aparat menelusuri siapa pemberinya, siapa yang menyuruh menyimpan, dan kenapa bisa lolos begitu lama tanpa pengawasan. Bukankah ini justru membuka peluang dugaan jaringan peredaran amunisi ilegal? Editorial ini bukan hendak menghakimi. Tapi kami, dan publik pada umumnya, berhak mempertanyakan integritas aparat penegak hukum, khususnya di Bengkulu. Tidak boleh ada standar ganda dalam hukum. Tidak boleh ada pembiaran hanya karena yang terlibat adalah orang yang berkekuasaan. Satu peluru bisa membunuh satu nyawa. Tapi 609 peluru yang dibungkam dalam diam oleh institusi hukum, bisa membunuh kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Itu jauh lebih berbahaya. Jika Polresta Bengkulu tak segera mengambil sikap tegas, maka sejarah akan mencatat, mereka pernah diam ketika hukum dipanggil, dan ketika masyarakat menuntut keadilan.

Pelapornya adalah Ayu Lestari Putri, istri dari Fachrulsyah (Aul), Anggota DPRD Kota Bengkulu yang diusung oleh PAN—partai yang gencar mempromosikan jargon “Bantu Rakyat”.

Perlawanan RAJ bukan tanpa alasan. Kuasa hukumnya, A Yamin SH MH, menilai penetapan tersangka ini adalah bentuk kesewenang-wenangan.

“Bagaimana bisa menetapkan tersangka tanpa dua alat bukti yang sah? Klien kami hanya diperiksa sekali sebagai saksi. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi mata,” tegas Yamin. Kamis.

Tantawi Dali Menyayangkan Alokasi Anggaran Pemeliharaan Jalan Hanya 500 juta

Kejanggalan semakin terasa karena, menurut Yamin, ini bukan tuduhan pertama.

“Kasus lama (tuduhan pencurian) sudah terbukti tidak benar. Kini muncul lagi tuduhan baru dengan motif yang sama,” ungkapnya.

Kisah pilu RAJ ini sontak menjadi polemik, mempertanyakan di mana keberpihakan slogan “Bantu Rakyat” ketika seorang mantan ART seperti RAJ harus berjuang berhadapan dengan keluarga yang memiliki pengaruh politik.

Gubernur Bengkulu Tak Hadir, Paripurna Ditunda

Ihsan Fajri : Besok Paripurna Pengumuman Gubernur dan Wakil Terpilih

Suimi Fales Minta Pendaftaran Haji Cukup 1 pintu

Polemik ini turut memicu reaksi dari Pimpinan Wilayah PAN Provinsi Bengkulu. Sekretaris DPW PAN, Teuku Zulkarnain, yang sepertinya menyadari dampak kasus ini, buru-buru mengambil langkah.

“ART ini juga saya lihat bahwa rakyat, kan rakyat kecil. Tentu kita juga prihatin,” ujar Teuku yang juga merupakan Waka I DPRD Provinsi Bengkulu.

Teuku kini mendorong adanya Restorative Justice (RJ) dan meminta “kebesaran hati Bang Aul” selaku kader PAN untuk berdamai.

Gunadi Yunir Ajak Masyarakat Peduli Masalah Kesehatan Mental Remaja

Gunadi Yunir: Kita Menanti Perhatian Khusus Dari Pemprov Untuk Atlet Yang Berprestasi Gunadi Yunir Ajak Masyarakat Peduli Masalah Kesehatan Mental Remaja

Namun, dorongan damai dari pimpinan partai ini muncul setelah RAJ lebih dulu menempuh jalan hukum Praperadilan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Kini, publik menunggu; apakah slogan “Bantu Rakyat” akan terwujud dengan membiarkan RAJ membersihkan namanya di pengadilan.

Atau akan berakhir dengan damai “di balik layar” demi meredam polemik yang sudah terlanjur membesar. (Red)