Bengkulu Tengah, Satujuang.com – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Bengkulu Tengah harusnya menjadi moment sakral yang membahagiakan dan membanggakan.
Namun ternyata kegiatan yang digelar pada Rabu (24/6/26) ini justru diwarnai pemandangan mencolok.
Tenda utama yang semestinya menjadi simbol kebersamaan daerah justru dipenuhi hamparan ratusan kursi kosong yang sedianya disiapkan untuk 142 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bengkulu Tengah.
Absennya mayoritas pemimpin tingkat desa ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Pada usia dewasanya yang ke-18, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah dinilai menghadapi masalah komunikasi serius hingga terkesan terasing dari jajaran pemerintahan di tingkat akar rumput.
Saat dikonfirmasi mengenai aksi absen massal ini, Ketua APDESI Bengkulu Tengah, Mulyantoni, mengaku tidak mengetahui pasti alasan di balik ketidakhadiran para anggotanya.
“Kalau ketidakhadiran kades itu saya kurang tahu kenapa. Tapi itu kembali ke masing-masing kades. Kalau undangan rasanya dapat semua karena melalui camat masing-masing,” ujar Mulyantoni.
Sikap senada juga terlihat dari pihak panitia penyelenggara. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bengkulu Tengah, Kirawan Dwy Suseno, menegaskan bahwa secara administratif, seluruh undangan telah tersalurkan secara prosedural hingga ke tingkat kecamatan.
“Undangan kades kami serahkan melalui camat masing-masing,” kata Kirawan singkat.
Kosongnya kursi para kades dalam momentum sakral daerah ini dinilai publik bukan lagi sekadar masalah kelalaian teknis, melainkan potret renggangnya hubungan antara elit kabupaten dan aparat desa.
Sebagai instrumen pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga, absennya para kades membuat perayaan HUT kabupaten kehilangan jangkarnya di tingkat bawah.
Fenomena kelola birokrasi yang berjalan sendiri di atas tanpa dukungan riil dari bawah ini kini menjadi catatan serius. (Red)
