Jakarta, Satujuang.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) membantah keras klaim DPR RI yang menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset telah mengedepankan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
Bantahan itu disampaikan usai ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Senayan, Kamis (19/11/26).
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim mengungkapkan bahwa organisasinya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam perumusan undang-undang yang baru disahkan di Rapat Paripurna tersebut.
“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” tegas Ibrahim di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut Ibrahim, klaim parlemen soal puluhan kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat tetap cacat secara prosedural selama dokumen draf RUU ditutup dari akses publik.
“Kita berpandangan, 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR dalam proses RDPU, itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation karena drafnya sendiri tidak dibuka kepada publik,” ujarnya. “Dan artinya, apa yang dibahas di RDPU-RDPU itu hanyalah omong kosong belaka,” ucapnya.
Selain menyoroti proses yang dinilai tertutup, ICW mempersoalkan perubahan substansi regulasi yang dianggap menyimpang jauh dari naskah awal usulan pemerintah tahun 2023.
“Oleh karenanya kami berpendapat, undang-undang perampasan aset hari ini adalah undang-undang yang perampasan aset yang palsu, bukan undang-undang yang sejatinya telah dibahas sebagaimana draf di tahun 2023 lalu,” kata Ibrahim.
Koalisi mendesak MKD segera menindaklanjuti berkas laporan yang telah teregistrasi.
“Kami berharap, koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset,” pungkasnya.
Sebelumnya, Puan Maharani dan Habiburokhman menegaskan pembahasan UU Perampasan Aset terbuka melalui 87 kali RDP/RDPU serta siaran langsung di kanal resmi parlemen.
Sementara itu, pimpinan MKD Nazaruddin Dek Gam dan Imron Amin belum memberikan keterangan atas aduan ini hingga Jumat (20/11/26).
(Red)







