Jakarta, Satujuang.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan regulasi yang telah tertunda selama 18 tahun tersebut diketok dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/26).
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat menyatakan seluruh fraksi menyetujui pengesahan undang-undang ini.
Ia menegaskan regulasi tersebut disahkan setelah menempuh prosedur legislasi secara menyeluruh, bukan karena tekanan pihak mana pun.
“Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Komisi III DPR RI memulai pembahasan RUU ini sejak September 2025 hingga disepakati bersama pemerintah pada pembicaraan tingkat I, Rabu (18/11).
Parlemen mencatat telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan jumlah pasal berkembang dari 67 menjadi 74 pasal.
Dibandingkan draf versi pemerintah tahun 2023, naskah final memuat sejumlah perubahan besar.
Di antaranya adalah tidak dimasukkannya ketentuan perampasan peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment), kenaikan ambang batas nilai aset untuk mekanisme perampasan tanpa pemidanaan (non-conviction based) dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar, pemberlakuan asas non-retroaktif, serta penghapusan tindak pidana pajak.
Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman beralasan illicit enrichment tak diakomodasi karena pertimbangan hak asasi manusia dan karakter regulasi.
“Yang kedua dalam teknis perundang-undangan ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil. Undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” tegasnya di Kompleks Parlemen.
Kendati DPR menyatakan regulasi ini dilengkapi beban pembuktian berimbang serta badan pengelola dan pengawas aset terpisah, pengesahan tersebut langsung menuai kritik.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menyesalkan hilangnya aturan harta tak wajar.
“Tidak mengatur unexplained wealth itu sangat mengecewakan. Sehingga saya katakan ini macan ompong,” ujarnya.
Pada hari yang sama, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga melaporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD DPR terkait ketertutupan draf RUU sembari membuka opsi gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
(Red)







