Seluma, Satujuang.com — Sorotan masyarakat mengarah pada dugaan rangkap jabatan di Seluma setelah Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Talang Durian, Kecamatan Semidang Alas, berinisial IR, disebut-sebut juga berstatus sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) di SMP Negeri 1 Seluma.
Informasi mengenai status ganda tersebut mencuat menyusul keluhan warga setempat yang mempertanyakan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini tersebut.
Terlebih, IR saat ini juga dikabarkan menjadi pengelola Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang tengah berjalan di PAUD Desa Talang Durian.
Dalam mekanisme pelaksanaan Program Revitalisasi, Kepala Satuan Pendidikan memegang posisi krusial sebagai penanggung jawab utama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Posisi tersebut memiliki kewenangan penuh mulai dari menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB), proses pencairan dana, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Salah seorang warga Desa Talang Durian yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa masyarakat selama ini mempertanyakan pembagian waktu kerja yang bersangkutan di dua instansi pendidikan berbeda.
Warga khawatir tanggung jawab rangkap tersebut membuat pengawasan operasional sekolah maupun pelaksanaan proyek fisik di lapangan menjadi terbengkalai.
“Beliau itu (Ibu IR, red) juga mengajar di SMPN 1 Seluma, statusnya guru P3K. Terus siapa yang mengurus PAUD setiap hari? Apalagi sekarang ada pembangunan revitalisasi, harusnya kepala sekolah itu ada di lokasi. Kami khawatir saja kalau pekerjaannya tidak maksimal,” ujar warga tersebut kepada wartawan, Rabu (18/11/26).
Secara regulasi kepegawaian, guru PPPK berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) penuh waktu yang terikat ketentuan disiplin dan jam kerja instansi.
Merujuk Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, setiap ASN dilarang menduduki jabatan rangkap yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun mengganggu kinerja utama.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.3.5/1751/BPD tertanggal 30 April 2025 yang menegaskan bahwa ASN PPPK yang merangkap jabatan lain yang dibiayai keuangan negara wajib memilih salah satu jabatan.
Di sisi lain, petunjuk teknis (juknis) Program Revitalisasi mewajibkan P2SP dikelola secara swakelola dengan penanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan yang sah dan ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Dinas Pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Seluma, maupun IR belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan rangkap jabatan di Seluma tersebut.
(da)







