Hitung-Hitungan Politik Bursa Wapres: Peluang Ahmad Muzani dan Peran Strategis Dasco di DPR

Satujuang.com – Bursa calon Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan sejumlah pengamat politik dan elite partai menjelang Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Rabu, 2 Desember 2026 mendatang.

Berdasarkan analisis Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, nama Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengemuka dalam kalkulasi pembagian peran antara eksekutif dan legislatif.

Dinamika pengisian kursi RI-2 ini bergulir resmi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri atas permintaan sendiri kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/26).

Sehari berselang, pimpinan MPR RI menggelar rapat gabungan dan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden dalam tenggat maksimal 14 hari sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Di tingkat koalisi pemerintahan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan hampir seluruh partai pendukung sepakat tidak mengajukan kader sendiri dan menyerahkan usulan nama kepada Partai Gerindra.

Pertimbangan Menjaga Peran Dasco di Parlemen

Dalam dialog Sapa Indonesia Malam di Kompas TV pada Sabtu (14/11), Agung Baskoro menyoroti kemunculan nama Ahmad Muzani dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono setelah keduanya mendampingi Presiden Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah.

Terkait peluang Sufmi Dasco Ahmad, Agung mencatat adanya pertimbangan strategis mengenai potensi kekosongan peran pengatur ritme politik di DPR RI apabila Ketua Harian DPP Gerindra tersebut berpindah ke kursi eksekutif.

“Bang Dasco mungkin, tapi kan selama ini Bang Dasco orkestrator di DPR. Nah siapa yang kira-kira menggantikan Bang Dasco, kalau beliau wapres?” ujar Agung Baskoro.

Pandangan tersebut merujuk pada posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) yang kerap menjembatani komunikasi lintas fraksi, pembahasan legislasi, serta anggaran pemerintah di parlemen.

Apabila Dasco tetap dipertahankan di Senayan, pemerintahan Presiden Prabowo dinilai tetap memiliki jangkar komunikasi politik di DPR RI tanpa perlu menata ulang kepemimpinan harian di parlemen.

Kalkulasi Politik Jika Ahmad Muzani Dipilih

Sementara itu, dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Minggu (15/11), Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengulas kriteria calon Wakil Presiden yang sempat disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong.

Parameter tersebut mencakup kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan parlemen, berasal dari partai koalisi pemerintah, serta memiliki keselarasan penuh dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Hanta Yuda, apabila mengacu pada tiga kriteria tersebut, figur dari internal Partai Gerindra yang paling memenuhi parameter administratif dan politik mengerucut kepada dua pimpinan lembaga legislatif, yakni Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani.

Merujuk rekam jejak politik yang dirangkum DetikNews serta analisis pengamat, opsi penunjukan Ahmad Muzani sebagai Wakil Presiden memiliki sejumlah pertimbangan strategis bagi tata kelola pemerintahan:

  • Loyalitas dan Keselarasan Sejarah Partai: Muzani menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 6 Februari 2008 hingga digantikan Sugiono pada 1 Agustus 2025, sebelum kini mengemban posisi Ketua Dewan Kehormatan sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Gerindra. Rekam jejak lebih dari 17 tahun mendampingi Prabowo dinilai menjaga keselarasan visi kerja di kabinet.
  • Pengalaman Komunikasi Lintas Fraksi: Pengalaman panjang memimpin fraksi di DPR RI hingga menjabat Ketua MPR RI membuat Muzani terbiasa mengelola komunikasi politik dengan berbagai kekuatan partai maupun kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  • Kedekatan Kultural dengan Organisasi Masyarakat: Sebelum terjun ke parlemen, Muzani pernah berkiprah sebagai guru di SMA Muhammadiyah 13 Jakarta, jurnalis Majalah Amanah, penyiar radio, serta mantan Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Tegal. Latar belakang tersebut menjadi modal komunikasi sosial dengan organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Arus Dukungan Daerah dan Hak Prerogatif Presiden

Di sisi lain, dinamika di tingkat struktur partai menunjukkan mengalirnya aspirasi terbuka terhadap Sufmi Dasco Ahmad dari sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra maupun politisi lintas partai.

Beberapa pengurus wilayah seperti DPD Gerindra Banten, Sumatera Utara, Aceh, hingga Papua Selatan menyatakan dukungan agar Dasco diusulkan sebagai Wakil Presiden karena dinilai mampu merangkul lintas kelompok politik.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, sebagaimana dikutip Kompas.id pada Senin (16/11), juga menyebut nama Dasco memiliki kedekatan dan kecepatan gerak dalam membantu kerja Presiden Prabowo, di samping munculnya nama Ahmad Muzani dalam perbincangan politik.

Pengamat juga mencatat bahwa apabila Ahmad Muzani diusulkan dan terpilih menjadi Wakil Presiden, koalisi pemerintahan perlu menyiapkan penataan ulang posisi Ketua MPR RI agar fungsi koordinasi antarlembaga negara tetap terjaga.

Pada akhirnya, sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, seluruh aspirasi dan analisis politik tersebut tetap bermuara pada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan dua nama calon yang akan diserahkan kepada MPR RI.

Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *