Lebong, Satujuang.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Pada 2025, pagu APBD berada di angka Rp784 miliar, sementara pada 2026 turun menjadi Rp652,5 miliar, atau berkurang lebih dari Rp132 miliar.
Penurunan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Riswan Effendi, saat menjelaskan postur APBD Lebong tahun anggaran 2026, pada Selasa (30/12/25) lalu.
Riswan mengatakan, dari total APBD 2026 sebesar Rp652,5 miliar, belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar, nilainya mencapai Rp357,6 miliar.
Belanja pegawai tersebut sudah termasuk belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di dalam belanja BOS terdapat komponen belanja pegawai.
“Belanja pegawai berada di angka Rp357,6 miliar. Ini sudah termasuk belanja BOS,” kata Riswan.
Namun demikian, Riswan menegaskan tidak seluruh belanja pegawai tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sebagian belanja pegawai dalam belanja BOS merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Penyaluran belanja BOS dilakukan langsung oleh pemerintah pusat ke sekolah-sekolah. Pemerintah daerah hanya melakukan pencatatan sebagai pendapatan dan belanja daerah.
“Itu wewenang pemerintah pusat. Penyalurannya langsung ke sekolah-sekolah. Kita di daerah hanya melakukan pencatatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Riswan mengungkapkan porsi belanja pegawai dalam APBD Lebong 2026 mencapai lebih dari 54 persen dari total anggaran.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan fiskal ke depan. Oleh karena itu, belanja pegawai diproyeksikan harus dikendalikan pada tahun anggaran berikutnya.
“Kurang lebih 54 persen belanja pegawai itu harus dikurangi di 2027,” tegas Riswan.
Ia menambahkan, penurunan APBD pada 2026 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih selektif dan tepat sasaran. (Red).
