Jakarta, Satujuang.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029 asal Provinsi Bengkulu, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar jumlah tiga wakil presiden disiapkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke depan.
Usulan tersebut disampaikan Sultan di Jakarta pada Jumat (20/11/26) saat merespons pertanyaan awak media mengenai harapan DPD RI terhadap sosok calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Menurut Sultan, desain kepemimpinan nasional di Indonesia perlu mempertimbangkan luasnya rentang kendali geografis serta keberagaman karakteristik pembangunan di setiap kawasan kepulauan.
“Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah Dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda,” ujar Sultan.
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut menilai tantangan pembangunan di berbagai daerah saat ini masih membutuhkan kehadiran dan dukungan langsung dari jajaran pimpinan pemerintah pusat.
Atas dasar pertimbangan kewilayahan tersebut, DPD RI mendorong agar ke depan posisi wakil presiden tidak lagi dibatasi hanya satu orang, melainkan dapat diisi lebih dari satu atau maksimal tiga wakil presiden.
Sultan menjelaskan bahwa pembagian tiga kursi wakil presiden tersebut dirancang agar masing-masing wakil presiden memiliki fokus wilayah kerja dan berkantor langsung di luar Pulau Jawa, yakni di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.
“Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera,” tegasnya.
Selain memperkuat kedekatan pemerintah pusat dengan masyarakat daerah, Sultan meyakini keberadaan wakil presiden di tiga kawasan utama tersebut akan mempermudah pengawasan terhadap jalannya program strategis nasional serta kinerja pemerintahan di tingkat daerah.
“Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi dan tentunya kinerja para kepala daerah diawasi dengan baik oleh para Wapres di setiap wilayah,” pungkasnya.
Di sisi lain, usulan pembentukan tiga wakil presiden tersebut langsung menuai tanggapan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, pada Sabtu (21/11/26) mengingatkan bahwa posisi pimpinan lembaga negara seperti DPD RI tidak dapat disamakan dengan struktur lembaga kepresidenan yang telah diatur secara tegas di dalam konstitusi.
“Mungkin saudara Sultan sedang mengenang pada saat pemilihan satu paket sebagai Ketua DPD atau pada saat menyusun makalah di bangku sekolah dulu. Harus dibedakan antara ‘negara’ dengan ‘lembaga negara’. Itu sesuatu yang sangat berbeda,” ucap Doli.
(Red)







