Wacana Wakil Presiden Lebih dari Satu Bukan Barang Baru, Sudah Ada Sejak 1945

Jakarta, Satujuang.com – Wacana penambahan jumlah pimpinan nasional dengan menghadirkan wakil presiden lebih dari satu orang kembali menjadi perbincangan publik.

Menyusul pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Bengkulu, Sultan Bachtiar Najamudin, pada Jumat (20/11/26).

Sultan mengakui bahwa usulan agar Indonesia memiliki maksimal tiga wakil presiden yang berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatra merupakan gagasan lama yang kembali ia angkat di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

“Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera,” tegas Sultan, Jumat.

Penelusuran dokumen sejarah ketatanegaraan menunjukkan bahwa gagasan mengenai wakil presiden lebih dari satu orang sejatinya bukan barang baru.

Wacana ini sudah berulang kali muncul sejak masa perumusan dasar negara pada 1945 hingga era Reformasi.

Berdasarkan dokumen Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II terbitan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), usulan pengisian jabatan wakil presiden oleh dua orang pertama kali mengemuka dalam rapat besar BPUPKI pada Juli 1945.

Pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, tokoh perumus dasar negara Mohammad Yamin mengusulkan agar Presiden dibantu oleh dua orang wakil presiden.

Mempertimbangkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia, besarnya jumlah penduduk, serta kebutuhan merepresentasikan golongan kebangsaan dan golongan Islam.

Konsep mengenai kemungkinan adanya satu atau dua wakil presiden tersebut juga sempat masuk dalam pembahasan awal Panitia Perancang Undang-Undang Dasar BPUPKI yang dipimpin Prof. Mr. Dr. Soepomo pada pertengahan Juli 1945.

Namun, gagasan dua kursi wakil presiden tersebut mendapat penolakan dari Mohammad Hatta yang menilai jabatan wakil presiden harus diisi satu orang saja demi menjaga efisiensi serta kesatuan arah pemerintahan.

Dalam sidang pengesahan konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa akhirnya menyepakati format final bahwa Presiden hanya didampingi oleh satu orang Wakil Presiden.

Wacana mengenai wakil presiden lebih dari satu orang kembali beredar di kalangan elite politik nasional menjelang Sidang Umum MPR pada Maret 1998 di tengah situasi krisis moneter dan pertimbangan kondisi Presiden Soeharto.

Tetapi tidak berlanjut setelah MPR tetap menetapkan B.J. Habibie sebagai satu-satunya wakil presiden.

Memasuki awal era Reformasi, catatan Risalah Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terbitan Sekretariat Jenderal MPR RI merekam bahwa gagasan menambah jumlah wakil presiden juga sempat mencuat kembali.

Terjadi dalam diskursus politik dan pembahasan Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR RI pada periode 2000–2001 untuk mengakomodasi spektrum kekuatan politik.

Meskipun perdebatan sempat bergulir, MPR RI memutuskan mempertahankan ketentuan limitatif di dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”

Di era kontemporer, Sultan Bachtiar Najamudin sendiri pernah menggulirkan usulan tiga wakil presiden berbasis zona wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.

Ia mengusulkan pada September 2021 ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI di tengah wacana amandemen terbatas UUD 1945.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *