Jakarta, Satujuang.com – Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset telah berjalan secara hati-hati, terbuka, dan melibatkan partisipasi publik.
Penegasan keduanya mencuat di tengah sorotan masyarakat sipil yang mempersoalkan transparansi dokumen rancangan undang-undang tersebut.
Dalam pidatonya saat memimpin Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang mengesahkan RUU Perampasan Aset, Kamis (19/11/26), Puan mengapresiasi kinerja Komisi III dan memastikan akses publik dalam pembahasan telah dibuka.
“Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan lancar, dengan hati-hati, dan seksama,” ucap Puan di Gedung DPR RI, Jakarta.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tambah Puan.
Secara terpisah, Habiburokhman memaparkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah dimulai sejak September 2025 hingga disepakati pada pembicaraan tingkat I bersama pemerintah, Rabu (18/11).
Selama periode tersebut, Komisi III mencatat telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan jumlah pasal berkembang dari 67 menjadi 74 pasal.
Komisi III juga mencatat pelaksanaan 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan RDPU bersama pakar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa, serta kunjungan kerja ke 15 provinsi yang mencakup 46 daerah pemilihan.
Menurut catatan DPR, seluruh rapat disiarkan melalui TVR Parlemen, kanal YouTube DPR, dan situs resmi DPR.
“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya,” kata Habiburokhman usai pengesahan tingkat I RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11/26).
“Kita mengedepankan partisipasi publik yang bermakna,” ujarnya.
Di sisi lain, klaim transparansi tersebut dibantah ICW dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang melaporkan Puan serta Habiburokhman ke MKD DPR RI pada Kamis (19/11) karena draf RUU tak tersedia di situs DPR hingga disahkan.
Hingga Jumat (20/11), Puan dan Habiburokhman belum merespons khusus aduan itu, sementara Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin belum menanggapi konfirmasi media.
(Red)







