Jakarta, Satujuang.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset resmi melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, pada Kamis (19/11/26).
Pengaduan dugaan pelanggaran etik tersebut dilayangkan di Kompleks Parlemen, Senayan, tepat setelah Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Laporan diserahkan Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim kepada Sekretariat MKD DPR RI dan telah memperoleh nomor registrasi resmi.
“Hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset,” kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ibrahim menuturkan, sejak September 2026 koalisi berulang kali menelusuri kanal resmi parlemen, termasuk menu “Partisipasi Pembentukan Undang-Undang” di situs DPR RI, tetapi naskah terbaru tidak pernah tersedia hingga regulasi disahkan.
Koalisi pun sempat melayangkan somasi pada Jumat (13/11) dengan tenggat Senin (16/11) pukul 16.00 WIB, namun tak mendapat respons memadai.
“Laporan kami kepada MKD sudah diterima tadi dan kami menindaklanjuti juga terkait dengan somasi yang kemarin sudah dilayangkan dan kebetulan somasi tersebut jatuh pada tanggal 16 November,” ujar Ibrahim.
“Sudah diatur oleh hukum bahwasanya dalam perumusan rancangan undang-undang itu harus disebarluaskan, tapi sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website milik DPR,” tegasnya.
Dalam aduannya, koalisi mendalilkan pelanggaran Pasal 46, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Hingga Jumat (20/11), Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin belum merespons konfirmasi terkait tindak lanjut laporan tersebut.
Puan Maharani dan Habiburokhman juga belum memberikan tanggapan khusus atas aduan ke MKD, meski sebelumnya keduanya menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung terbuka dan dapat diakses masyarakat.
(Red)







