Kota Bengkulu, Satujuang.com – Praktik culas penyaluran bantuan sosial (bansos) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mendadak membual ke permukaan.
Warga penerima manfaat di salah satu kelurahan di Kota Bengkulu membongkar dugaan pengalihan bantuan sepihak yang diduga kuat dimainkan oleh oknum pegawai kelurahan.
Usut punya usut, warga yang namanya tercatat resmi sebagai penerima bantuan sejak tahun 2020 justru hanya merasakan mencicipi bansos sebanyak dua kali dalam kurun waktu enam tahun terakhir.
Kecurigaan warga terbukti saat menelusuri data penerima. Hak bantuan yang seharusnya untuk mereka ternyata dialihkan secara diam-diam kepada pihak lain yang terindikasi memiliki hubungan kekerabatan dengan oknum staf kelurahan setempat.
Pihak kelurahan berdalih pengalihan tersebut dilakukan karena keluarga penerima dianggap masuk kategori mampu.
Namun, dalih sepihak ini dinilai cacat hukum dan manipulatif karena dilakukan tanpa persetujuan, tanpa prosedur verifikasi resmi, serta tanpa pemberitahuan kepada warga yang bersangkutan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, praktik penyimpangan data dan pengalihan hak bansos ini diduga kuat tidak hanya menimpa satu keluarga.
Sejumlah nama penerima manfaat lain di kelurahan tersebut disinyalir mengalami nasib serupa: nama mereka dicatut di atas kertas, namun fisik bantuannya mengalir ke kantong kerabat oknum.
Dua orang staf kelurahan diduga kuat menjadi dalang utama yang memanfaatkan celah longgarnya pengawasan untuk memanipulasi data penerima di lapangan.
Kasus ini sekaligus menelanjangi lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan Pemkot Bengkulu khususnya Dinas Sosial terhadap kinerja aparatur di tingkat bawah yang ugal-ugalan mempermainkan piring nasi warga miskin.
Upaya konfirmasi telah dilayangkan kepada pihak Lurah guna menuntut pertanggungjawaban atas dugaan korupsi hak rakyat kecil ini.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, Lurah yang bersangkutan memilih bungkam dan enggan memberikan tanggapan. (Red)
