Bengkulu, Satujuang.com – Pengadaan jasa maskapai penerbangan haji Pemprov Bengkulu Tahun Anggaran 2026 senilai Rp10,7 miliar menuai sorotan, Kamis (30/7/26).
Komunitas Masyarakat untuk Anti Korupsi (KOMUNIKASI) Provinsi Bengkulu mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan ketidakwajaran yang dikelola Biro Kesra tersebut.
Diketahui tender transportasi udara bagi 1.369 jemaah rute PP Bandara Fatmawati Soekarno menuju Bandara Internasional Minangkabau itu dimenangkan PT Lion Mentari Airlines senilai Rp10,7 miliar.
Presiden KOMUNIKASI, Deno Andeska Marlandone, menyoroti kenaikan anggaran dari rancangan awal Rp9,5 miliar menjadi Rp10,7 miliar atau membengkak sekitar Rp1,2 miliar.
“Kami menilai penambahan anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Deno.
Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri apakah pembengkakan dana tersebut sesuai ketentuan atau menyimpan indikasi penyimpangan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kalkulasi anggaran Pemprov Bengkulu yang mencapai sekitar Rp7,8 juta per orang untuk perjalanan pulang-pergi 1.369 jemaah haji.
Nilai tersebut menurut KOMUNIKASI dinilai jauh melampaui tarif tiket komersial reguler rute Bengkulu–Padang yang berkisar Rp2,5 juta sekali jalan atau Rp5 juta untuk perjalanan pulang-pergi.
Dengan tarif komersial biasa, total kebutuhan anggaran untuk seluruh jemaah seharusnya hanya berkisar di angka Rp6,8 miliar saja.
“Dengan sistem carter, secara logika biaya seharusnya lebih efisien dibandingkan pembelian tiket reguler,” tegas Deno.
Pihaknya menuntut transparansi seluruh komponen pembentuk harga agar tidak memicu kecurigaan publik terkait standar pelayanan yang diberikan.
KOMUNIKASI mendesak APH segera memanggil dan memeriksa pihak Biro Pemkesra Bengkulu serta pihak maskapai untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Biro Kesra Pemprov Bengkulu maupun PT Lion Mentari Airlines terkait sorotan tersebut. (Red)
