Bengkulu, Satujuang.com – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengajukan pinjaman sebesar Rp750 miliar ke Bank Jabar Banten (BJB) untuk pembangunan jalan menuai sorotan dari DPRD Provinsi Bengkulu.
Langkah pembiayaan tersebut dipertanyakan lantaran daerah masih menanggung beban kewajiban hingga ratusan miliar rupiah di tengah penurunan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi IV sekaligus Ketua Fraksi Nurani Pembangunan DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, membeberkan bahwa daerah saat ini masih memikul sejumlah beban keuangan yang cukup besar.
Beban tersebut meliputi proyeksi kekurangan pendapatan tahun 2026 sebesar Rp300 miliar, kewajiban pembayaran kegiatan tahun 2025 mencapai Rp360 miliar, serta tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota mendekati Rp300 miliar.
“Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, bukan soal dukung atau tidak mendukung bangun jalan. Tapi persoalannya hari ini kita menilai potensi pendapatan asli daerah kita itu menurun,” kata Usin.
Ia mengingatkan, suntikan pinjaman Rp750 miliar belum tentu mampu menuntaskan seluruh masalah kerusakan jalan provinsi secara menyeluruh.
Sebaliknya, beban cicilan dari pinjaman baru tersebut dikhawatirkan menguras ruang fiskal dan mengorbankan agenda pembangunan pada 2027, 2028, hingga 2029.
“Kalau kita habiskan Rp750 miliar ini, selesai semua proses pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu, mungkin kita akan ambil risiko itu. Tapi Rp750 miliar itu enggak semuanya selesai. Tidak mencukupi juga,” tegas Usin.
Atas kondisi tersebut, DPRD mendesak Pemprov Bengkulu melakukan rasionalisasi anggaran serta memprioritaskan proyek yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.
DPRD Provinsi Bengkulu memastikan akan mengkaji permohonan persetujuan pinjaman tersebut secara mendalam agar tidak menjadi beban berat bagi keuangan daerah di kemudian hari. (Red)
