Bengkulu, Satujuang.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat evaluasi ketahanan daerah melalui penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) guna mengukur kapasitas penanggulangan dan pengurangan risiko bencana secara terukur.
Penilaian tersebut berfokus pada akurasi dan validitas data indikator agar gambaran ketahanan bencana di lapangan tidak sekadar menjadi formalitas angka tahunan.
Hal tersebut ditegaskan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penilaian IKD Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Xtra Hotel Bengkulu, Kamis (10/9/26).
Khairil menekankan pentingnya peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator utama dalam mengawal konsistensi data dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Dalam struktur pemerintahan, BPBD sebagai koordinator utama memiliki peran vital dalam memastikan konsistensi data. Mulai dari aspek tata kelola pemerintahan, sistem peringatan dini, hingga kesiapsiagaan masyarakat, semuanya harus tercermin dalam penilaian kita,” ujar Khairil.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota aktif melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data secara berkala agar pemetaan kekuatan serta titik lemah daerah dapat teridentifikasi secara objektif.
Meski demikian, Khairil mengingatkan agar peningkatan skor IKD dibarengi dengan kesiapan riil di lapangan, meliputi efektivitas tata kelola penanggulangan bencana dan sistem peringatan dini.
“Peningkatan nilai IKD bukan sekadar mengejar capaian angka, tetapi harus menjadi gambaran nyata mengenai kesiapan daerah dalam menghadapi risiko bencana,” tegasnya.
Pemprov Bengkulu berharap sinergi lintas pemerintah daerah dapat terus diperkuat demi mewujudkan penanggulangan bencana yang berkelanjutan.
“Melalui kolaborasi dan sinergi yang semakin baik, kita optimistis dapat mewujudkan Provinsi Bengkulu yang tangguh terhadap bencana, sekaligus mendukung terwujudnya Bengkulu Maju, Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” tutup Khairil. (Red)
