Satujuang, Blitar – Kebijakan pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 memicu kekhawatiran serius bagi Pemerintah Desa (Pemdes) di wilayah Blitar Selatan.
Sebanyak 73 desa di wilayah tersebut terancam mengalami krisis keuangan lantaran tidak memiliki tanah bengkok produktif yang selama ini menjadi sandaran cadangan dana.
Kondisi kritis ini diungkapkan oleh Kepala Desa Sidomulyo sekaligus Ketua Ikatan Blitar Selatan (IBS), Yoyon Widiyanto, usai mengikuti dengar pendapat (hearing) bersama DPRD Kabupaten Blitar, Senin (12/1/26).
”Masalah utama kami di Blitar Selatan adalah tanah bengkok di 73 desa sama sekali tidak produktif. Praktis, kami tidak punya sumber pendapatan lain untuk menutupi kebutuhan desa,” ungkap Yoyon kepada jurnalis Satujuang.
Yoyon menegaskan, jika pemangkasan ADD benar-benar diberlakukan, pemerintah desa di wilayah selatan akan lumpuh total.
Ia menganalogikan kondisi tersebut dengan istilah “mampus” karena tidak ada lagi dana yang bisa digunakan sebagai dana talangan (tambel) untuk operasional desa.
”Khusus di Desa Sidomulyo, setelah saya hitung dan simulasikan, jika ADD tetap dipotong, kami masih mengalami defisit atau rugi sekitar Rp60 juta. Ini angka yang sangat memukul operasional kami,” tandasnya.
Berdasarkan kalkulasi sementara, potensi pemangkasan ADD tersebut tergolong signifikan, yakni mencapai angka Rp117 juta per desa.
Angka yang besar ini membuat para kepala desa kini berada di persimpangan jalan dalam mengelola anggaran pembangunan dan pelayanan publik.
Terkait langkah ke depan, Yoyon yang juga menjabat sebagai Koordinator Kecamatan Bakung ini menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian dan jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten Blitar.
”Kami belum bisa menentukan langkah konkret mengenai pemangkasan yang besar itu. Saat ini kami masih mencari solusi. Begitu ada jawaban dari Pemkab, kami akan segera berkoordinasi dengan seluruh rekan-rekan kepala desa di Kecamatan Bakung untuk menentukan sikap,” pungkasnya. (Herlina)
