Satujuang, Bengkulu- Diperkirakan 7.000 lebih perut terdampak langsung dengan kisis anggaran yang melanda Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kondisi ini telah memukul keras kehidupan ribuan keluarga di pedesaan.
Hingga akhir Juni 2025 ini, sebanyak 182 kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum menerima gaji mereka sejak Januari 2025.
Diperkirakan lebih dari 7.000 orang terdampak langsung dari keterlambatan ini, termasuk petugas masjid, kader PKK, dan keluarga para perangkat desa.
Beberapa sumber menyebutkan ada lima desa yang bahkan belum menerima gaji sejak 2024, memperparah kondisi sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.
“Uang tidak turun, tapi kami diminta tetap kerja seperti biasa,” keluh salah satu Kepala Desa.
Aksi protes ini sempat meledak pada Selasa, 3 Juni 2025, ketika ratusan kepala desa dan perangkatnya menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Seluma.
Mereka menuntut pencairan gaji yang tertunda dan meminta kejelasan dari pemerintah kabupaten.
“Gaji kami itu bukan hasil musyawarah, tapi hak yang dijamin undang-undang,” imbuhnya.
Lebih parah lagi, komunikasi resmi antara desa dan instansi pengelola keuangan pun terganggu. Pemkab seakan menutup diri.
Grup WhatsApp yang biasa digunakan untuk koordinasi kini dikunci hanya bisa diakses oleh admin, memutus saluran aspirasi dari perangkat desa.
Sejumlah kepala desa yang telah menemui Komisi II DPRD Seluma memperkirakan gaji mereka baru akan cair pada September atau Oktober 2025.
Namun tanpa kepastian hukum dan politis, kekhawatiran akan aksi mogok kerja secara massal makin menguat.
“Kalau situasi ini dibiarkan, desa bisa lumpuh total. Pelayanan ke masyarakat tidak akan berjalan, bahkan program prioritas nasional bisa terhambat,” imbuhnya lagi.
Situasi ini dinilai telah mencoreng semangat “Desa Kuat, Indonesia Hebat” yang digembar-gemborkan Presiden Prabowo Subianto dalam program-program nasional.
Kenyataannya, di Seluma, desa justru berada dalam titik nadir, menjerit tanpa suara karena uang tak kunjung turun.
Desa dibiarkan tanpa kepastian, dan suara mereka nyaris tak terdengar di tengah sunyinya saluran komunikasi. (Red)
