Satujuang, Seluma- Warga Butuh Air Bersih menjadi masalah krusial pasca banjir yang melanda Kabupaten Seluma pada Minggu (5/4).
Banjir tersebut tidak hanya menyisakan genangan dan lumpur, tetapi juga menghadirkan krisis air bersih untuk dikonsumsi.
Sumur-sumur warga di wilayah terdampak kini tercemar, memaksa mereka bergantung pada bantuan pemerintah yang justru menuai polemik.
Pemerintah Daerah Seluma, melalui Sekretaris Daerah Deddy Ramdhani, berencana mengerahkan mobil pemadam kebakaran (damkar) untuk menyuplai air bersih ke wilayah terdampak.
Kebijakan ini sontak memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terutama terkait jaminan kebersihan air yang disalurkan.
Dikutip dari tribunbengkulu.com pada (7/4), Sekretaris Daerah Deddy Ramdhani menyatakan, “Sudah kita koordinasikan, Damkar akan mengerahkan armada di setiap kecamatan terdampak,” ujarnya.
Armada tersebut juga direncanakan untuk membantu warga membersihkan lumpur sisa banjir yang menimbun rumah.
Namun, pernyataan tersebut tidak serta-merta meredakan kegelisahan warga di lapangan.
Warga Irsonadi, dari desa yang terdampak paling parah, secara tegas menolak rencana tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran.
“Kami butuh air untuk minum dan makan, bukan untuk mandi. Kalau untuk mandi, masyarakat masih bisa menggunakan air yang ada ini,” tegas Warga Irsonadi, Rabu (8/4/26).
Ia menambahkan bahwa solusi yang lebih relevan justru luput dari perhatian pemerintah daerah.
“Berbeda ceritanya kalau pemerintah menyediakan mesin sedot air sumur, itu pasti kami terima karena memang dibutuhkan,” lanjut Irsonadi.
Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diambil dengan realitas kebutuhan di lapangan.
Air yang diangkut menggunakan mobil damkar dinilai belum tentu higienis untuk dikonsumsi, mengingat fungsi utama armada tersebut bukan sebagai distribusi air layak minum.
Kekhawatiran akan dampak kesehatan pun menjadi bayang-bayang baru bagi warga yang sudah terdampak bencana.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada penanganan darurat yang bersifat simbolik, tetapi juga mampu melihat persoalan secara menyeluruh.
Dari sisi kesehatan, penyediaan air bersih yang layak konsumsi harus menjadi prioritas utama guna mencegah munculnya penyakit.
Aspek pendidikan dan beban psikologis warga juga membutuhkan perhatian serius pasca banjir.
Tak kalah penting, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan agar solusi yang dihadirkan benar-benar sesuai kebutuhan.
Ketika bantuan tidak lagi menjawab kebutuhan, maka yang tersisa hanyalah kekecewaan di tengah penderitaan. (da)
