Jakarta, Satujuang.com – Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/26).
Aksi tersebut digelar bukan untuk menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan menuntut kepastian operasional dapur yang telah dibangun serta kejelasan pengembalian modal investasi para mitra.
Koordinator Aksi, Sawaludin Aweng, mengungkapkan bahwa mayoritas mitra mendirikan fasilitas SPPG menggunakan dana pribadi, pinjaman bank, hingga modal investasi bersama yang kini terancam terbengkalai.
“Kami mempertanyakan kapan dapur yang sudah selesai ini dapat beroperasi dan bagaimana mekanisme pengembalian investasi kami,” ujar Sawaludin di lokasi aksi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPR RI dan pemerintah:
- Memastikan keberlanjutan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Mencabut moratorium SPPG di wilayah aglomerasi serta daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
- Merumuskan mekanisme resmi pengembalian investasi bagi para mitra SPPG.
- Memberikan kepastian hukum terkait status hubungan kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Aksi penyampaian aspirasi ini diikuti oleh perwakilan mitra SPPG dari seluruh Indonesia, mencakup wilayah NTT, Sulawesi, Bengkulu, Kalimantan, Jawa, Sumatra, hingga kawasan 3T.
Menindaklanjuti aksi di Gedung DPR RI tersebut, perwakilan mitra SPPG dari seluruh daerah dijadwalkan akan dipertemukan secara langsung dengan Kepala BGN pada Senin mendatang guna membahas solusi teknis dan kejelasan nasib investasi para mitra. (Red)
