Blitar – Infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Blitar Selatan banyak yang rusak, Wakil Bupati (Wabup) Rahmat Santoso menegaskan akan melakukan perbaikan.
Perbaikan itu bakal terwujud setelah usahanya untuk mencari anggaran disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo.
Dimana hal itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2023.
“Dengan begitu, merugilah kalau kekeh ingin pemekaran wilayah. Kan sebentar lagi bakal terealisasi anggarannya, kalau itu alasannya,” ujar Rahmat Santoso kepada wartawan usai menghadiri diskusi publik di RM Joglo, Kota Blitar, Jumat (17/3/23).
Rahmat juga mengatakan bahwa desakan pemekaran wilayah BlitarSelatan yang didorong oleh beberapa elit dengan mengatasnamakan rakyat perlu dikaji ulang bersama-sama.
Karena menurutnya, konsekuensi pemekaran wilayah dari wilayah induk pada akhirnya bakal berdampak panjang bagi masyarakat.
Karena hal itu bisa membawa keuntungan namun bisa juga sebaliknya.
“Makanya, supaya kita bisa lebih dekat dengan masyarakat dan membangun komunikasi yang lebih baik, sekali waktu saya akan berkantor juga di wilayah selatan,” kata Rahmat.
Selanjutnya, Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, terlepas dari pertimbangan untung-rugi, persyaratan administrasi pun perlu mendapat perhatian.
Termasuk, syarat-syarat yang berkenaan dengan syarat minimal wilayah, jumlah penduduk, serta infrastruktur penunjang pemerintahan bakal menjadi pertimbangan oleh pemerintah pusat.
“Mulane gak usah kesusu lah. Wes to, 2024 penak-penak melu aku,” pungkas Wabup. (nt*/herlina)
