Menu

Mode Gelap
Patroli Long Weekend di Kota Tegal, Pemotor Berknalpot Brong Dihukum Push Up Peringatan Maulid Nabi, Gubernur Rohidin Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah Rohidin Mersyah: Sertifikasi Arsitek Kunci untuk Pembangunan yang Sesuai Budaya Pimpin Peletakan Batu Pertama Ponpes An-Nur, Rohidin Optimis Bangun Generasi Berakhlak Peringatan Maulid Nabi, Khairil: Toleransi Adalah Kunci Utama Menghargai Perbedaan Pemprov Bengkulu Sukses Atasi Pembebasan Lahan Masjid Al-Muttaqien

SJ News

Sengketa Pilpres 2024, 2 Menteri Ini Beri Penjelasan Asal Dana Bansos Presiden Jokowi 

badge-check


					Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Perbesar

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Satujuang- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan terkait sumber dana bantuan sosial (bansos).

Bansos yang dibagikan langsung oleh Presiden saat kunjungan ke masyarakat beberapa waktu lalu mengundang tanda tanya publik darimana asal dananya.

Dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi, mereka menjelaskan bahwa dana yang digunakan oleh Presiden berasal dari anggaran bantuan presiden, di luar alokasi bansos dan beras yang telah ditetapkan.

Mereka menegaskan bahwa bantuan yang dibagikan oleh Presiden merupakan bagian dari postur anggaran khusus yang dimilikinya untuk membantu masyarakat.

Pada sisi sengketa , baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan persyaratan yang sama.

Yaitu ingin menggugat hasil Pilpres serta menginginkan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilihan tersebut.

Anies-Muhaimin ingin Gibran didiskualifikasi karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan.

Sementara Ganjar-Mahfud ingin Mahkamah Konstitusi mengambil langkah serupa terhadap Prabowo-Gibran dengan alasan melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk mempolitisasi bansos.(NT/CNN)

Trending di SJ News