Pemko BATAM BP BATAM
Hukrim  

Rugikan Negara 78 Triliun, Tersangka Kasus Lahan Sawit di Riau Masih Buron

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana

Jakarta – Kejaksaan Agung mengkalkulasi negara diduga merugi sampai Rp78 triliun karena dugaan korupsi yang dilakukan pengusaha Surya Darmadi.

Keberadaan pasti tersangka 2 kasus korupsi berbeda yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung itu, sampai saat ini belum diketahui.

Namun, keberadaan Surya Darmadi terendus di Singapura.

Kejaksaan Agung mengaku berupaya untuk memulangkan tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit itu dari Singapura ke Indonesia dengan melakukan koordinasi bersama Kejaksaan Singapura.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana menyebutkan, setelah penetapan tersangka pihaknya telah memanggil Surya Darmadi secara patut ke alamatnya yang ada di Indonesia. Tetapi yang bersangkutan belum hadir.

“Upaya yang kami lakukan Atase Kejaksaan RI di Singapura telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Singapore untuk pemeriksaan sekaligus memulangkan yang bersangkutan,” ujar Ketut, Rabu (3/8/22).

Baca Juga :  Polres Rejang Lebong Amankan Oknum Pelajar dan Bandar Narkoba

Pemilik PT Duta Palma Group itu bersama mantan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman (periode 1999-2008) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus penguasaan lahan sawit seluas 37.095 hektare di Indragiri Hulu, Riau pada Senin (1/8/22).

Surya Darmadi juga ditersangkakan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Surya melakukan kesepakatan dengan Raja untuk mempermudah izin kegiatan usaha lima perusahaannya di bawah grup Duta Palma.

Kelima perusahaan itu, yakni PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani.

Sebelum diusut oleh Kejagung, Surya Darmadi juga pernah tersandung kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan yang turut menyeret nama mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Baca Juga :  Cabuli Anak Kandung, Polres Jepara Ringkus Pelaku

KPK telah memasukkan nama Surya Darmadi ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya menjalin kerja sama dengan KPK dalam rangka memulangkan Surya Darmadi.

“Nanti kami kerja sama-sama KPK, kalau umpamanya itu nanti kami juga ada upaya, pasti akan kami komunikasikan, upaya untuk memulangkanlah ya,” ujar Febrie.

Berdasarkan informasi dari National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia, Selasa (2/8/2022), nama Surya Darmadi sudah tercatat dalam daftar red notice Interpol sejak 13 Agustus 2020.

Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Amur Chandra mengatakan status red notice Surya Darmadi aktif sampai 2025.

Baca Juga :  Diduga Pengedar Pil Koplo, Pemuda Patebon Diamankan Satresnarkoba Polres Kendal

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan berkoordinasi dengan Biro Penyelidikan Praktik Korupsi (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB) Singapura untuk mencari informasi keberadaan Surya Darmadi (SD) yang diduga berada di Singapura.

“Kami punya koordinasi dengan CPIB, KPK-nya Singapura. Itu nanti kami akan cek ke sana, menanyakan keberadaan yang bersangkutan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Surya Darmadi telah dimasukkan ke dalam status DPO oleh KPK sejak 2019.

Dalam kasus yang ditangani KPK, Surya merupakan tersangka dalam kasus dugaan membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada 2014.  (red/danis)