Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, Pemkot Bengkulu Siapkan Skema

Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi.

Bengkulu – Wacana penghapusan status tenaga honorer yang direncanakan pada tahun 2023 mendatang oleh Pemerintah Pusat, disikapi oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Bengkulu, Dedy Wahyudi.

Dedy mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengaku belum siap mengikuti kebijakan penghapusan status tenaga honorer yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo.

Menurutnya, Pemkot Bengkulu masih sangat membutuhkan keberadaan tenaga honorer, yang selama ini diakui banyak berkontribusi terutama dalam bidang pelayanan publik.

Selain itu, lanjut Dedy, Pemkot Bengkulu mempunyai kendala jika mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan penghapusan dan melakukan penerimaan pegawai melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga :  Pemprov Bengkulu Tambah Usulan Program Pembangunan Strategis ke Kementrian

Dedy mengungkapkan kendala utama yang dihadapi berkaitan kemampuan keuangan daerah yang tidak memadai untuk mengakomodir penggajian rutin dengan besaran yang ditetapkan.

Ia menuturkan, jika kebijakan itu tetap dilakukan tahun 2023, maka ada tiga skema yang akan diusulkan Pemkot Bengkulu terhadap pengalihan status honorer itu.

Pertama, pengalihan status seluruh tenaga honorer yang ada menjadi ASN PPPK.

Baca Juga :  Bupati Muhdlor : Kita Bikin Sidoarjo Indah dan Rindang

Kedua, pelaksanaan pengalihan itu dilakukan secara bertahap atau tidak sekaligus.

“Kita berharap penghapusan batal dilakukan tahun 2023 nanti. Saat inipun Pemerintah Pusat masih melakukan kajian,” ungkapnya, Sabtu (18/6/22)

Namun, sambung Dedy, jika usulan tidak melakukan penghapusan tenaga honorer tidak disetujui pusat dan tetap harus melakukan penerimaan pegawai dengan PPPK maka Pemkot Bengkulu akan melakukan skema yang ketiga.

“Kita akan gunakan skema yang ketiga, yaitu berharap Pemerintah Pusat membantu dalam proses penganggaran penggajian karena keuangan daerah tidak akan mampu,” tegasnya.

Baca Juga :  Bupati Lingga Resmikan Yayasan Abdul Samad Lingga

Untuk diketahui, kebijakan pemerintah pusat melakukan penghapusan tenaga honorer mulai tahun depan salah satunya bertujuan untuk memperbaiki penghasilan honorer yang selama ini dinilai tidak mempunyai standar.

Honorer yang ada diarahkan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan standar penghasilan dan kompensasi sendiri, atau beralih ke outsourcing yang memiliki sistem pengupahan jelas.

Penghapusan tenaga honorer sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (rri/danis)