Kota Bengkulu, Satujuang.com – Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu mengabulkan permohonan praperadilan korupsi Pasar Pagar Dewa yang diajukan oleh Ketua Koperasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Bangun Wijaya, Junaidi Sandestio.
Putusan tersebut dibacakan oleh hakim tunggal PN Bengkulu, Dharma Putra Simbolon, S.H., M.H., dalam sidang perkara praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2026/PN Bgl.
Kuasa hukum Junaidi, Sustimawati, S.H., menyambut baik putusan tersebut karena hakim dinilai sependapat dengan permohonan kliennya terkait sejumlah tindakan hukum penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu.
“Sebetulnya kita tinggal menunggu dulu putusan lengkapnya. Namun, hari ini kami berterima kasih kepada Allah yang telah mengabulkan segala daya upaya kita. Alhamdulillah, hakim sependapat dengan kita,” ujar Sustimawati seusai persidangan, Selasa (17/11/26).
Menurut Sustimawati, berdasarkan pemahaman pihaknya terhadap amar putusan yang dibacakan di persidangan, sejumlah tindakan penyidik yang menjadi objek praperadilan dinyatakan batal.
“Praperadilan kita hari ini tentang penetapan tersangka, penggeledahan, dan penahanan, itu semua batal, dibatalkan oleh putusan tadi,” tegasnya.
Menindaklanjuti dikabulkannya permohonan tersebut, tim kuasa hukum menyatakan akan segera mengupayakan pembebasan Junaidi dari tahanan.
“Dan juga hari ini kita akan keluarkan klien kita, Pak Junaidi, karena praperadilan kita dikabulkan untuk semuanya,” katanya.
Objek Gugatan dan Petitum Pemohon
Dalam permohonannya, pihak Junaidi mempersoalkan legalitas serangkaian tindakan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bengkulu, mulai dari penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan barang dan dokumen.
Penetapan Junaidi sebagai tersangka sebelumnya merujuk pada Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-4/L.7.10/Fd.2/10/2026 tertanggal 27 Oktober 2026.
Selain upaya paksa terhadap pribadi pemohon, gugatan praperadilan juga mempersoalkan pemblokiran rekening atas nama Koperasi Pedagang Jalan Bangun Wijaya di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bengkulu dengan nomor rekening 1336059682.
Melalui petitumnya, pemohon meminta hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta mengembalikan seluruh barang dan dokumen yang telah disita.
Permohonan tersebut juga mencakup pembebasan Junaidi dari tahanan, pencabutan pemblokiran rekening koperasi, penghentian tindakan paksa, serta pemulihan hak, kedudukan, martabat, dan kehormatan pemohon.
Kendati demikian, rincian amar putusan serta konsekuensi hukum terhadap masing-masing tindakan penyidik tetap harus mengacu pada salinan resmi putusan PN Bengkulu.
Konstruksi Perkara dan Audit Kerugian Negara
Sebelumnya, Tim Penyidik Pidsus Kejari Bengkulu menetapkan Junaidi sebagai tersangka pada 27 Oktober 2026 atas dugaan penyimpangan pengelolaan Pasar Pagar Dewa oleh Koperasi PKL Bangun Wijaya.
Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan kejaksaan, dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi serta kewajiban setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kota Bengkulu.
Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor akuntan publik yang dijadikan dasar penyidik, kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp7.375.651.490 atau sekitar Rp7,37 miliar.
Saat mengumumkan penetapan tersangka kala itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkulu, Yuharmen Yakub, menyebut keputusan diambil setelah pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara.
“Pada hari ini, tanggal 27 Oktober, tim penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Pasar Pagar Dewa. Setelah melakukan gelar perkara, tim penyidik menetapkan satu orang tersangka berinisial JS selaku ketua koperasi pada periode tersebut,” ujar Yuharmen saat itu.
Di sisi lain, penasihat hukum Junaidi lainnya, Syaiful Anwar, S.H., sebelumnya mempertanyakan konstruksi pidana yang dibangun penyidik karena menilai persoalan tersebut berakar dari sengketa perdata tahun 2016.
“Kalau kerugian negara hasil BAP itu Rp7 miliar, tetapi kalau saya melihatnya, itu bukan kerugian negara kalau versi kami. Kalau versi jaksa penuntut umum, itu kerugian negara. Menurut kami, dalam perkara ini tidak ada kerugian negara. Ini murni dari gugatan perdata yang dimenangkan tahun 2016 oleh klien kami, lalu ditarik seolah-olah itu adalah peristiwa pidana,” ujar Syaiful sebelumnya.
Perkembangan Tersangka Lain dan Aspek Formil Putusan
Selain Junaidi, penyidik Kejari Bengkulu dalam pengembangan perkara Pasar Pagar Dewa juga telah menetapkan Bendahara Koperasi PKL Bangun Wijaya, Suci Miftahul Jana, sebagai tersangka.
Kejari Bengkulu mengaitkan peran Suci dalam pengelolaan keuangan koperasi dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp505.651.490 dari total kerugian sekitar Rp7,37 miliar.
Namun, Sustimawati yang turut mendampingi Suci membantah kliennya sebagai pengelola utama keuangan koperasi karena tugasnya hanya menerima setoran pedagang, mencatat, dan menyerahkannya kepada ketua koperasi dengan gaji Rp2,5 juta per bulan.
Terkait langkah hukum lanjutan bagi Suci, Sustimawati menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi internal.
Sementara itu, sikap resmi Kejari Bengkulu menyikapi putusan praperadilan Junaidi—termasuk tindak lanjut terkait penahanan, penyitaan barang bukti, dan pemblokiran rekening koperasi—masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.
Sebagai catatan hukum, putusan praperadilan semata-mata menguji aspek formil serta keabsahan tindakan upaya paksa penyidik yang menjadi objek permohonan, bukan memutus terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi dalam pokok perkara.
(Red/Ror)







