Lebong, Satujuang.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebong bergerak cepat mengusut laporan kasus dugaan fee proyek senilai Rp74 juta terkait pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026.
Penyidik kepolisian saat ini tengah memeriksa sejumlah saksi kunci secara intensif.
Polisi juga bersiap melayangkan panggilan resmi terhadap pihak terlapor dalam waktu dekat.
Perkara ini menyita perhatian publik lantaran menyebut kompleks Rumah Dinas Bupati Lebong sebagai lokasi dugaan penyerahan uang tahap pertama sebesar Rp50 juta.
Kasus tersebut dilaporkan oleh seorang warga berinisial VV (37) dengan terlapor pria berinisial MN.
Aduan itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/82/X/2026/SPKT/SATRESKRIM/Polres Lebong/Polda Bengkulu tertanggal 5 Oktober 2026.
Kapolres Lebong AKBP Agoeng Ramadhani SH SIK, menegaskan jajarannya menangani laporan masyarakat tersebut secara profesional.
“Untuk perkembangan sementara, saat ini sedang dalam tahap penyelidikan, ya. Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dalam waktu dekat akan memanggil terlapor untuk diambil keterangan,” tegas AKBP Agoeng Ramadhani saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/26).
Kapolres berkomitmen menjaga transparansi dalam setiap tahapan penanganan perkara ini.
Ia berjanji akan segera menyampaikan setiap perkembangan terbaru penyelidikan kepada masyarakat.
“Kalau ada titik terang perkara ini, pasti akan kami sampaikan,” tandasnya.
Penyidik kini terus mendalami validitas seluruh alat bukti yang telah dikantongi.
Polisi juga mengagendakan pemeriksaan lanjutan terhadap tiga saksi dalam laporan polisi, masing-masing berinisial FR, BI, dan DY.
Langkah ini dilakukan guna menguji kebenaran aliran dana serta menguak pencatutan nama pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
Ditangani Unit III Tipidkor
Berdasarkan dokumen Surat Permintaan Keterangan tertanggal 11 September 2026, perkara ini ditangani Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Lebong.
Surat panggilan tersebut ditujukan kepada terlapor MN yang berdomisili di Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong.
Dalam dokumen itu, penyidik mencantumkan rujukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidik turut menyertakan rujukan Pasal 3 serta Pasal 603 hingga Pasal 606 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tercantum dalam rujukan surat tersebut.
Dokumen kepolisian itu menerangkan bahwa penyelidikan berawal dari pengaduan masyarakat atas dugaan penipuan dan penggelapan pada 27 Februari 2026 di Rumah Dinas Bupati Lebong.
Laporan pengaduan awal tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 27 Agustus 2026.
Kronologi Penyerahan Dana Rp74 Juta
Merujuk kronologi dalam laporan polisi, kasus dugaan fee proyek ini bermula sejak awal tahun 2026.
Saat itu, pelapor VV menjalin komunikasi intensif dengan terlapor MN terkait sejumlah proyek tunda bayar.
Dalam percakapan mereka, terlapor MN mengeklaim memiliki kedekatan khusus dengan pimpinan tertinggi di Kabupaten Lebong.
MN lalu menawarkan paket pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekwan Tahun Anggaran 2026 kepada pelapor.
Sebagai syaratnya, pelapor diminta menyetorkan uang pelicin yang disebut akan diarahkan melalui seseorang berinisial D selaku istri bupati.
Penyerahan uang tahap pertama terjadi pada Jumat (27/2) malam sekitar pukul 22.30 WIB.
Malam itu, VV bersama MN mendatangi kompleks Rumah Dinas Bupati Lebong di Tanjung Agung, Kecamatan Tubei.
Pelapor mengaku menunggu di luar area rumah dinas sementara MN masuk ke dalam seorang diri.
Di dalam kompleks rumah dinas, MN disebut menyerahkan uang tunai Rp50 juta kepada pria berinisial BR yang disebut sebagai ajudan atau sopir bupati.
Persoalan berlanjut pada April 2026 ketika MN kembali menghubungi VV untuk meminta tambahan dana sebesar Rp50 juta.
Pelapor mengaku hanya menyanggupi Rp24 juta yang diantarkan langsung ke kediaman terlapor MN di Desa Sukabumi.
Dengan dua kali penyerahan tersebut, total uang yang dikeluarkan pelapor mencapai Rp74 juta.
Proyek Gagal dan Bantahan Penerimaan
Harapan pelapor untuk mendapatkan proyek yang dijanjikan pupus pada awal Agustus 2026.
Paket pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekwan Tahun Anggaran 2026 tersebut dipastikan jatuh ke tangan pihak lain.
Merasa curiga, VV meminta bantuan seseorang berinisial RD untuk menelusuri kebenaran penerimaan uang tersebut.
Hasil konfirmasi RD justru memunculkan kontradiksi tajam dengan klaim terlapor MN.
Pihak yang disebut sebagai Ibu Bupati menegaskan tidak pernah menerima aliran dana fee proyek tersebut.
Ajudan berinisial BR yang namanya dicatut juga dikabarkan membantah keras pernah menerima titipan uang dari MN.
Merasa dirugikan serta gagal menghubungi MN untuk meminta pertanggungjawaban, VV akhirnya menempuh jalur hukum ke Polres Lebong.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan resmi kepolisian dan kronologi pelapor dengan menjunjung asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
(Red)
