Bengkulu – Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Bengkulu, Gubernur Rohidin Mersyah, mengadakan koordinasi lintas sektor.
“Hal ini untuk mendukung percepatan Program Strategis Nasional Reforma Agraria,” ujar Gubernur dalam sambutannya di Santika Hotel, Jumat (9/6/23).
Langkah ini diambil karena seringnya terjadi konflik agraria di berbagai daerah, termasuk di wilayah Provinsi Bengkulu.
Gubernur menyebutkan, prioritas utama GTRA Bengkulu yaitu konflik yang terjadi di Mukomuko, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Selatan.
Dirinya menyoroti perlunya mengaktifkan kembali Tim Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk menangani konflik yang sudah berlangsung lama.
“Konflik di Bengkulu Utara dan Mukomuko dianggap sebagai masalah kronis, terutama karena melibatkan dua perusahaan besar yang saling klaim,” imbuh Gubernur Rohidin.
Ia mengatakan, GTRA Bengkulu akan segera mengirim surat kepada Bupati dan Wali Kota di Bengkulu agar anggaran dapat dialokasikan secara merata untuk proses sertifikasi lahan.
“Usulan penganggaran melalui APBD masing-masing daerah akan difokuskan pada pengamanan aset pemerintah, dengan berbagi informasi bersama BPN,” terangnya.
Selain itu, akan dibentuk dan diaktifkan Tim TORA di setiap kabupaten dan kota, yang bertugas mengidentifikasi permasalahan agraria di lapangan.
Konflik lahan HGU, yang sering melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang saling klaim, juga akan mendapatkan perhatian khusus.
“Saya berharap, penerapan reforma agraria tidak terbatas pada sertifikasi lahan saja, tetapi juga melibatkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Gubernur Rohidin. (nt)
📲 Ingin update berita terbaru dari Satujuang langsung di WhatsApp? Gabung ke channel kami Klik di sini.
