Satujuang, Bengkulu- Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya menjaga Stabilitas Ekonomi Bengkulu di tengah tekanan geopolitik global.
Komitmen ini mengemuka dalam Sarasehan Perekonomian Bengkulu 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Bengkulu pada Kamis (9/4).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Diseminasi LPP Februari 2026 dan KFR Triwulan I 2026: Sinergi Moneter dan Fiskal Menjaga Stabilitas Aktivitas Produksi dan Distribusi di Tengah Tekanan Geopolitik”.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, RA Denni, membuka acara mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat eselon III dan IV, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu turut hadir.
RA Denni menyampaikan bahwa perekonomian Bengkulu tumbuh 4,82 persen secara tahunan pada 2025, meningkat dari 4,62 persen pada 2024.
Capaian ini mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatra sebesar 4,81 persen dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen.
Sektor pertanian, perkebunan—khususnya kelapa sawit dan kopi—perikanan, serta perdagangan menjadi penopang utama ekonomi Bengkulu.
Pemerintah daerah juga terus mendorong program strategis seperti ketahanan pangan, cetak sawah, pengembangan kopi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi distribusi antarwilayah.
“Stabilitas ekonomi daerah juga tercermin dari inflasi Bengkulu yang tetap terkendali pada level 2,7 persen secara tahunan pada 2025,” ujar Asisten II.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 berada di kisaran 4,47–5,03 persen secara tahunan.
Namun, Irfan Octama mengingatkan potensi perlambatan akibat penurunan transfer ke daerah sekitar 20,38 persen dan belum pulihnya sektor pertambangan.
Inflasi Bengkulu pada Maret 2026 tercatat 2,85 persen secara tahunan, lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen.
“Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 3,83 persen, sementara Kota Bengkulu mencatat 2,52 persen,” paparnya.
Digitalisasi sistem pembayaran juga menunjukkan perkembangan positif, dengan 267.952 pengguna QRIS dan 229.532 pedagang hingga November 2025.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, melaporkan pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp409,5 miliar, tumbuh 24,18 persen.
Belanja negara pada periode yang sama mencapai Rp942,94 miliar, meningkat 25,33 persen.
“Penyaluran transfer ke daerah telah mencapai Rp1,9 triliun atau 22,71 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” lanjutnya.
Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkulu tercatat Rp656,31 miliar, dengan belanja daerah mencapai Rp811,8 miliar.
Kota Bengkulu mencatatkan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp21,6 miliar.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri mencatat realisasi transfer ke daerah tertinggi sebesar 25,36 persen.
Di sisi global, Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengingatkan risiko geopolitik yang berpotensi memengaruhi harga minyak dunia dan kinerja perekonomian Indonesia.
Dalam skenario terburuk, harga minyak dunia dapat mencapai 132 dolar Amerika Serikat per barel jika konflik Iran–Israel berkembang menjadi perang terbuka.
Skenario perang proksi memproyeksikan harga minyak mencapai 99,7 dolar Amerika Serikat per barel.
Sementara konflik terbatas diperkirakan mendorong harga minyak ke level 84 dolar Amerika Serikat per barel.
Meski demikian, sektor telekomunikasi, kesehatan, manufaktur hilir, makanan dan minuman, utilitas, serta pemerintahan dinilai prospektif menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. (Rls)
