Pansus RPPLH DPRD Provinsi Bengkulu, Sidak PT HKI dan Rekanan

Satujuang –  Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) DPRD Provinsi Bengkulu melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) dan mendapati sejumlah temuan di beberapa lokasi perusahaan terkait pembangunan TOL Bengkulu, Senin (1/2/21).

“Dari Sidak di PT HKI yang termasuk gudang logistik di TOL itu, kemudian PT Agung Beton yang mengecor jalan TOL, PT CIS, PT BSP dan beberapa perusahaan lainnya yang bergerak di bidang itu, kita sudah mendapatkan temuan-temuan,” terangnya.

Dikatakan oleh Usin, beberapa perusahaan tersebut banyak yang tidak membuat laporan periodik terkait UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) penggunaan limbah.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Terima Aduan Perangkat Desa Pagar Agung dan Kembang Seri

“Mereka banyak yang tidak membuat suatu laporan periodik UKL-UPL terhadap penggunaan limbah B3, penggunaan air, memelihara lingkungan hidup, membuat gudang, kita tidak menemukan fisiknya di lapangan tadi,” ungkapnya

“Penggunan solar industri, solar subsidi atau solar apa. Kemudian penumpukan tanki-tanki solar, penyebaran-penyebaran limbah di sekitar, penggunaan air permukaan, penggunaan air di dalam, dan kita tidak menemukan perusahaan menjelaskan informasi yang berkenaan dengan itu,” sambungnya.

Baca Juga :  HMS Tanggapi Rencana Pemekaran Pulau Sumbawa Menjadi Provinsi

“Terhadap perusahaan-perusahaan ini kita sudah merekap dan kita akan memanggil perusahaan-perusahaan nakal ini, perusahaan-perusahaan yang berlindung di dalam alasan-alasan subkontrak dari pembangunan Tol tersebut,” jelasnya.

“Karena beda perusahaan, dan dokumen AMDAL kita temukan tidak ada perusahaan-perusahaan itu di dalam lampiran AMDAL yang menyebutkan itu,” lanjut Usin.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Kepahiang Gelar RDP Bersama BKDPSDM

“Jadi, HKI juga akan kita panggil untuk menjelaskan temuan-temuan kami dari Sidak tadi. Karena RPPLH dalam merencanakan dokumen untuk 30 tahun lingkungan hidup ini tidak bisa bicara hari ini, tapi bicara apa dampaknya tahun depan, 5 tahun, 10 tahun atau 30 tahun ke depan,” paparnya.

“Paradigma ini yang harus diterapkan, paradigma pemanfaatan, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup. Jadi kita akan panggil ini, perusahaan-perusahaan yang nakal ini,” pungkas Usin. (adv)