Open House Lebaran 2025 Gubernur DKI Nunggu Presiden, Gubernur Bengkulu Tetap Laksanakan

Satujuang, Bengkulu- Open house lebaran 2025 di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat melahirkan perbedaan keputusan beberapa Kepala Daerah (Kada).

Seperti diketahui, Open house sudah menjadi rutinitas para pejabat pemerintah di Indonesia setiap Idul Fitri tiba.

Dengan adanya keputusan efisiensi anggaran, muncul perbedaan keputusan contohnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dengan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.

Terkait Open House tahun ini, Pramono Anung masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Ia akan menggelar open house apabila presiden Prabowo juga melakukannya di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Saya akan ada open house kalau bapak presiden juga menyelenggarakan open house,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/3).

Pramono menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengikuti putusan pemerintah pusat.

“Dan waktunya pada hari pertama lebaran, kalau istana biasanya Pukul 10 tentunya kami setelah itu di Pukul 13.00,” ujarnya.

Hal berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang menyatakan akan tetap melaksanakan Open House.

Helmi Hasan menyebut, open house merupakan wadah silahturahim Kada dengan rakyat yang sulit untuk dihilangkan.

Guna terlaksana ia akan menyiasati agar open house tahun ini digabung antara Gubernur, Wakil dengan Ketua DPRD di Gedung Daerah di hari pertama lebaran, Senin (31/3/25).

Berkaca pada tahun sebelumnya, open house gubernur, wakil, ketua dan unsur pimpinan DPRD dilakukam terpisah dengan anggaran berbeda.

“Saat ini negera lagi melakukan efisiensi anggaran, namun open house harus tetap digelar agar hubungan masyarakat dengan kepala daerah tetap terjaga, bagaimana caranya akan kita gelar satu hari di rumah dinas gubernur,” kata Helmi Hasan Jumat (28/3/25).

Lebih lanjut, Helmi mengungkapkan, open house digelar secara bersama akan lebih terasa semakin kuat jalinan silaturahmi antara masyarakat dan Kada.

Karena selain gubernur juga ada wakil dan Ketua DPRD Provinsi.

“Saya berharap cara ini bisa ditiru wali kota dan bupati agar bisa menggelar open house di tengah efisiensi anggaran,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *