Kota Bengkulu, Satujuang.com – Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu mengabulkan permohonan praperadilan Pasar Pagar Dewa yang diajukan Ketua Koperasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Bangun Wijaya, Junaidi Sandestio (JS), melalui putusan perkara Nomor 7/Pid.Pra/2026/PN Bgl.
Putusan yang dibacakan hakim tunggal Dharma Putra Simbolon SH MH tersebut membatalkan sejumlah tindakan hukum penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu terhadap Junaidi.
Menyikapi putusan itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Dr Yeni Puspita SH MH, menegaskan pihaknya menghormati keputusan pengadilan, tetapi menilai terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum hakim.
“Kami menghormati putusan hakim. Namun, setelah kami pelajari lebih lanjut, terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan yang menurut kami tidak sesuai dengan putusannya,” ujar Yeni Puspita saat dikonfirmasi.
Yeni menyoroti penggunaan ketentuan KUHAP lama oleh hakim, padahal penyelidikan hingga penyidikan perkara ini dimulai pada Januari 2026 sehingga wajib mengacu pada KUHAP baru sesuai Pasal 361 huruf b.
Selain itu, ia juga mempertanyakan dibatalkannya tindakan upaya paksa penyidik yang sebenarnya telah mengantongi izin pengadilan.
“Dalam penjelasan Pasal 158 huruf a KUHAP baru, upaya paksa yang sudah mendapat izin pengadilan bukan objek praperadilan. Kami telah mendapatkan izin untuk setiap tindakan upaya paksa, namun upaya paksa dinyatakan tidak sah oleh hakim,” jelasnya.
Atas dasar tersebut, pihak Kejari Bengkulu menyatakan akan mempelajari salinan lengkap putusan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Di sisi lain, kuasa hukum Junaidi, Sustimawati SH, menyambut baik dikabulkannya seluruh permohonan praperadilan kliennya.
“Praperadilan kita hari ini tentang penetapan tersangka, penggeledahan, dan penahanan, itu semua batal, dibatalkan oleh putusan tadi. Dan juga hari ini kita akan keluarkan klien kita, Pak Junaidi,” tegas Sustimawati seusai persidangan.
Sebelumnya, Junaidi ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Oktober 2026 terkait dugaan korupsi pengelolaan Pasar Pagar Dewa meliputi dana bergulir LPDB serta setoran PAD Pemkot Bengkulu dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp7,37 miliar.
Kuasa hukum Junaidi membantah adanya kerugian negara dengan berdalih perkara itu berakar dari sengketa perdata tahun 2016 yang telah dimenangkan kliennya, sementara langkah hukum bagi tersangka lain, Bendahara Koperasi Suci Miftahul Jana, masih dikoordinasikan.
(Red)







