Bengkulu Tengah – Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) tentang usulan pembahasan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, Rabu (13/7/22).
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Antomi menyampaikan, pihaknya sepakat menyetujui pembahasan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Th 2021 dibahas lebih lanjut.
Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk di evaluasi.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberi kritikan dan masukan agar Pemkab Benteng lebih cermat lagi dalam menentukan capaian target PAD,” tegas Antomi.
Pemkab diminta mengoptimalisasikan potensi-potensi yang ada di daerah, terlebih di sektor Retribusi Daerah yang hanya terealisasikan sebesar 47,03% dan juga di sektor PAD yang lainnya hanya terealisasi sebesar 55,45%.
“Hal ini akan mengakibatkan PAD Kabupaten Bengkulu Tengah tidak meningkat,” tuturnya.
Ia juga menambahkan, agar Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat langsung menyentuh ke masyarakat.
”Terutama pada sektor Pendidikan, Pertanian, perkebunan dan kesehatan masyarakat, yang jelas kita berharap kepada pemerintah kabupaten Bengkulu tengah supaya lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Antomi.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Budi Suryantono didampingi Waka I Fery Haryadi, Waka II Evi Susanti dan Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Bambang Irawan.
Dihadiri Asisten III, Elyandes Kori, Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, beserta Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. (Adv)
