Satujuang, Bengkulu – Fraksi Nurani Pembangunan DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan agar Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 tidak hanya diarahkan pada betonisasi atau proyek infrastruktur semata, melainkan harus berorientasi pada program nyata yang langsung dirasakan masyarakat.
Pandangan umum tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Nurani Pembangunan, H Herwan Effendi S.Sos, dalam rapat paripurna, Senin (15/9/25).
Menurutnya, fokus pembangunan tidak boleh hanya sebatas fisik, sementara kebutuhan rakyat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masih jauh dari cukup.
“APBD Perubahan jangan hanya untuk betonisasi jalan atau proyek fisik. Rakyat butuh program nyata yang menyentuh kehidupan mereka sehari-hari. Outcome-nya harus jelas, bisa menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan IPM Bengkulu,” tegas Herwan.
Berdasarkan Nota Pengantar Gubernur, proyeksi pendapatan daerah perubahan 2025 sebesar Rp3,01 triliun dengan total belanja Rp3,13 triliun.
Dari jumlah itu, belanja operasi tercatat Rp2,17 triliun, sementara belanja modal sebesar Rp769,6 miliar.
Fraksi Nurani Pembangunan menilai perimbangan antara belanja operasi dan modal perlu dijaga agar tidak menimbulkan ketimpangan.
Herwan juga menyoroti hasil pengawasan DPRD yang menemukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunda bahkan tidak melaksanakan program.
“Jangan sampai program yang seharusnya untuk rakyat ditunda hanya karena asumsi pendapatan tidak tercapai. Efisiensi memang penting, tapi jangan mengorbankan layanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Nurani Pembangunan mendorong agar Pemprov Bengkulu menjalankan amanat Inpres No. 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri terkait efisiensi anggaran dengan benar, yakni mengutamakan sektor esensial, meningkatkan ekonomi mikro, serta tidak mengorbankan layanan dasar publik.
“Rakyat butuh bukti nyata, bukan sekadar angka-angka di dokumen APBD. APBD Perubahan ini harus jadi instrumen yang benar-benar mengurangi beban hidup rakyat, bukan hanya memperindah infrastruktur,” tutup Herwan. (Red)
