Jakarta, Satujuang.com – PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, resmi menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Bina Astacita Center (BACenter).
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini bertujuan untuk mendorong pengembangan program serta solusi sistem pembayaran nasional yang berbasis riset dan didukung oleh rekomendasi kebijakan yang implementatif.
Kolaborasi ini memadukan kapabilitas Jalin dalam mengelola infrastruktur sistem pembayaran nasional dengan keahlian BACenter di bidang riset ekonomi, analisis kebijakan, dan perumusan strategi.
Sinergi antara Jalin dan BACenter diarahkan untuk memperkuat berbagai agenda prioritas pemerintah, antara lain:
- Digitalisasi Layanan Publik: Meningkatkan efisiensi dan transparansi akses layanan bagi masyarakat.
- Optimalisasi Penerimaan Negara & Daerah: Mendorong efisiensi belanja pemerintah serta tata kelola keuangan negara.
- Penyaluran Bansos: Memastikan distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran berbasis data terintegrasi.
- Perluasan Inklusi Keuangan: Membuka akses sistem pembayaran formal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Langkah strategis ini bertepatan dengan melesatnya adopsi transaksi pembayaran digital di Indonesia. Data Bank Indonesia (BI) mencatat:
- Internet/Mobile Banking, BI-FAST, & BI-RTGS: Merekam volume 16,07 miliar transaksi pada Semester I-2026, tumbuh 36,88% secara tahunan (YoY).
- Transaksi QRIS: Melesat 100,12% (YoY) pada Triwulan II-2026, didorong perluasan pengguna dan merchant.
- QRIS Antarnegara: Membukukan nilai net inbound mencapai Rp1,52 triliun pada periode yang sama.
Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur sistem pembayaran tidak cukup hanya bersandar pada keandalan teknologi semata, melainkan butuh pijakan riset yang matang.
“Pengembangan sistem pembayaran pemerintah tidak dapat hanya dimulai dari teknologi atau produk. Kita perlu memahami kebutuhan masyarakat, tujuan kebijakan pemerintah, kesiapan industri, serta dampak ekonomi dan sosial yang ingin dicapai. Riset dan kajian kebijakan menjadi fondasi penting agar setiap solusi yang dikembangkan benar-benar tepat sasaran,” terang Ario Tejo Bayu Aji.
Sementara itu, Burhanuddin Abdullah dari BACenter menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam menguasai infrastruktur sistem pembayaran sebagai amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, mengingat luasnya dampak sistem pembayaran terhadap hajat hidup orang banyak.
“BACenter memiliki kapabilitas dalam riset dan analisis kebijakan, sementara Jalin memiliki pengalaman, teknologi, dan jaringan di dalam sistem pembayaran nasional. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi yang aplikatif untuk mendukung program pemerintah serta memberikan manfaat konkret bagi masyarakat,” tegas Burhanuddin Abdullah.
Melalui kerja sama ini, hasil penelitian dan formulasi kebijakan nantinya akan diuji coba melalui proyek percontohan (pilot project) untuk memastikan dampaknya terukur sebelum diimplementasikan secara luas dalam skala nasional. (Red/Rls)
