Malang – Bupati Malang Drs.H.M Sanusi M,M membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa se-Kabupaten Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (18/11/22).
Turut hadir dalam workshop tersebut Anggota DPR RI Komisi XI Andreas Eddy Susetyo, Direktur Jendral Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa; Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementrian Desa PDTT.
Lalu Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Jatim, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang.
Serta Para Camat dan Kepala Desa yang hadir secara langsung maupun virtual.
Pembangunan merupakan proses yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan seluruh anggota masyarakat dari berbagai aspek.
Untuk menjamin dan memastikan proses tersebut dilakukan secara adil, Benar, Efektif dan efesian, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Maka proses tersebut harus terencana dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.
Melalui kegiatan Warkshop ini diharapkan terwujudnya sumber daya keuangan yang baik, Transparan dan berkelanjutan yang terangkum dalam manajemen keuangan desa yang efektif.
Dalam sambutannya, Bupati Malang HM Sanusi, menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Andreas Eddy beserta jajaran atas kesediaan waktunya untuk berkunjung ke Kabupaten Malang.
“Semoga melalui pertemuan pada hari ini akan menjadi wadah komunikasi strategis, yang mampu memberikan manfaat positif bagi kita semua, serta akan memperkuat sinergi sekaligus kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ucap Bupati Malang.
Ditambahkan Bupati Malang, bahwa desa merupakan unit pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi sektor terdepan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Pada intinya, keberhasilan pembangunan di desa akan menjadi penentu kesuksesan pembangunan di daerah, bahkan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Maka dari itu, tidak heran apabila Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah menaruh harapan besar kepada seluruh aparatur penyelenggara Pemerintah Desa.
Agar dapat menjalankan roda pembangunan desa dengan optimal dan juga mampu mencapai hasil maksimal, serta progres yang signifikan.
Pemerintah Kabupaten Malang sendiri juga begitu gencar dalam memberikan pembinaan, pendampingan, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan desa yang terarah dengan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Malang saat ini juga diarahkan untuk dapat menerjemahkan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.
Sebagai informasi, berbagai upaya yang telah diupayakan kini telah mulai menunjukkan progres positif.
Dimana dari 378 Desa yang ada di Kabupaten Malang, saat ini sudah terdapat 91 Desa Mandiri, 241 Desa Maju, dan 46 Desa Berkembang dan 361 Desa diantaranya, sudah berhasil membentuk Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.
Kedepan, upaya-upaya strategis dengan dukungan kerja sama sekaligus partisipasi seluruh pihak tentu akan terus dilakukan.
“Dan mudah-mudahan di tahun depan target untuk mencapai 150 Desa Mandiri dapat terwujud, dan seluruh desa di Kabupaten Malang nantinya dapat membentuk BUMDes,” kata Bupati Malang.
Bupati Malang juga berharap, melalui pelaksanaan Workshop ini nantinya Kepala Desa beserta jajaran aparatur penyelenggara Pemerintah Desa di Kabupaten Malang, dapat menjadi lokomotif yang mampu menjalankan peran sebagai ujung tombak dalam melayani masyarakat.
Kemudian memberikan kemudahan akses layanan yang berkualitas, dan mengupayakan percepatan serta optimalisasi diberbagai bidang.
Dengan dukungan anggaran sebagai faktor stimulan, yang tentunya perlu dikelola secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
Usai membuka acara workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa se-Kabupaten Malang, Acara dilanjutkan dengan workshop yang dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
Dengan para pemateri yakni Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM. Anggota Komisi XI DPR RI dengan topik “Peran DPR-RI terhadap Pembangunan Desa Khususnya dalam Masa Pemulihan Perekonomian Desa”
Dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT dengan topik “Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa”.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur dengan topik “Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa”.
Dan yang terakhir materi dari Pimpinan BPKP dengan topik “Kolaborasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Pembangunan, Dan Aset Desa Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan, Serta Meningkatkan Kemandirian Desa” (prokopim/dws).
