Blitar- Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso merespon keluhan para orang tua siswa di Blitar yang menolak acara wisuda sekolah.
“Penolakan para orang tua terkait acara wisuda tersebut memang masuk akal, karena ada biaya yang harus dikeluarkan,” ujar Rahmat menanggapi masalah yang sempat viral di media sosial itu, Kamis (15/6/23).
Diapun meminta Dinas Pendidikan untuk mengevaluasinya kebijakan-kebijakan sekolah yang menggelar acara kelulusan siswa.
Karena kondisi keuangan setiap keluarga juga perlu diperhatikan, apalagi kalau sekeluarga lebih dari 1 orang yang lulus sekolah misal lulus TK dan lulus SD kemudian harus ikut acara wisuda.
“Padahal setelah lulus, ada biaya yang harus disiapkan orang tua untuk anaknya melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya. Dan itu lebih urgent,” tandas Rahmat.
Acara wisuda, kata Rahmat, lazimnya untuk kelulusan perguruan tinggi. Tapi kenapa sekarang justru ngetren dilakukan sekolah mulai TK sampai SMA.
Bahkan arahnya dijadikan ajang adu gengsi sekolah dengan menggelar wisuda besar-besaran.
“Tentu memberatkan keluarga tersebut, apalagi kalau digelar secara mewah di hotel,” sambung politisi PAN itu.
Oleh karena itu Rahmat minta dinas pendidikan untuk mengevaluasi acara tersebut, bukan hanya sekolah negeri tapi juga swasta.
Menurutnya kelulusan sekolah tingkat TK sampai SMA, cukup dengan perpisahan sederhana tapi bermakna.
Seperti pembekalan untuk persiapan pendidikan selanjutnya, ucapan terima kasih untuk gurunya atau kegiatan lain yang bermanfaat.
Penolakan acara wisuda untuk kelulusan TK – SMA viral di berbagai medsos itu memang dipertanyakan besarnya biaya dan manfaat acara tersebut.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blitar, Adi Andaka mengatakan, kalau acara wisuda ini sebenarnya bentuk apresiasi keberhasilan anak didik atas kelulusannya.
Itu pun kebanyakan sekolah swasta, kalau sekolah negeri tidak semua dan hanya sederhana di sekolah.
Terkait desakan Wabup Blitar untuk mengevaluasi acara wisuda sekolah, Adi mengaku akan memberikan saran dan masukan ke sekolah-sekolah melalui pengawas yang ada di tiap kecamatan.
Ia berharap agar sekolah tidak menggelar wisuda besar-besaran dan mewah.
“Intinya jangan mengutamakan cashing (kemasan acara wisudanya), tapi isi acara dan jangan sampai memberatkan orang tua,” pungkas Adi. (red/Herlina)
