Malang – Belum adanya permintaan maaf dari perangkat pertandingan maupun pihak pengamanan atas tragedi di Stadion Kanjuruhan membuat Aremania geram.
Tokoh Aremania Ade Herawanto alias Ade d’Kross mengatakan, kejadian tersebut bukanlah sebuah tragedi namun lebih tepat disebut sebagai pembantaian.
Ia menyayangkan dari pihak kepolisian tidak ada yang meminta maaf atas peristiwa yang menelan ratusan korban jiwa tersebut.
Ade menyampaikan hal itu saat berdialog bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof Muhadjir Effendy di Ruang Sidang Senat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
“Yang pertama sederhana, kok belum ada yang minta maaf baik dari perangkat pertandingan terutama keamanan. Yang kedua tuntut keadilan seadil-adilnya,” tegas Ade, Senin (3/10/22).
Pihaknya mengultimatum, jika dalam waktu tujuh hari belum ada tersangka atas peristiwa ini, maka akan ada reaksi keras dari Aremania.
“Kami akan turun ke jalan dengan massa yang lebih besar untuk mencari tersangka. Dengan catatan, gerakan dilakukan damai agar jangan sampai ada korban lagi,” kata Ade.
Pihaknya akan mengumpulkan LBH, LSM maupun organisasi profesi untuk membentuk elemen advokasi dengan menanggalkan egosentris.
“Semua tujuan diniati untuk membantu teman-teman yang sudah meninggal ataupun dirawat,” ucapnya.
Ade mengaku bahwa pihaknya memang telah membuat kesepakatan dengan sengaja menahan diri untuk tidak mendatangi kantor Kepolisian hingga tujuh hari ke depan.
“Karena kondisi kami masih berduka,” katanya.
Tidak hanya itu, Aremania juga menggandeng 40 pengacara yang akan mendata jumlah sebenarnya korban meninggal.
Menurut Ade, data yang dirilis oleh pemerintah masih simpang-siur.
“Jika malam ini data sudah terverifikasi, maka besok pagi kami akan menggugat dan membuat somasi terbuka serta mengumpulkan fakta,” ucapnya.
Ade mengimbau kepada Aremania untuk membuat posko sebanyak-banyaknya.
“Kita bukan teroris, bukan demonstran yang menentang pemerintah, tapi kenapa harus dibunuh,” ujarnya geram.
Ade juga meminta kepada Kompolnas, agar memberi akses informasi untuk dapat mengungkapkan kebenaran.
Menanggapi masukan dari Aremania, Menko PMK Prof Muhadjir Effendy berjanji akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
“Kami tidak berjanji banyak. Tapi percayalah kepada saya, karena saya juga Arema. Ini bagian dari tugas saya untuk mendengarkan masukan dan keluhan,” ucapnya.
Muhadjir menjelaskan, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD untuk memimpin investigasi.
“Ini masih panjang dan Presiden meminta peristiwa ini diusut tuntas karena juga disorot dunia. Percayalah, kami akan menangani dan mengurus,” pungkasnya. (red/dws).
