Satujuang, Bengkulu – Anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu kian tertekan. Lebih dari 30 persen APBD tersedot untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sempit.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengingatkan kondisi ini bisa berdampak pada tertundanya program pembangunan hingga terhambatnya pembayaran tunjangan pegawai (TPP).
“Kalau tidak kita cari solusi, maka transfer ke daerah akan lebih parah lagi. Kita akhirnya tidak bisa membangun, bahkan TPP pun tidak bisa dikasih,” ujar Helmi Hasan usai pertemuan dengan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (23/9/25).
Salah satu solusi yang tengah dibahas adalah pinjaman ke bank. Namun, rencana pinjaman ke Bank Jawa Barat (BJB) akhirnya dibatalkan. Penyebabnya, bunga pinjaman dinilai terlalu tinggi.
“Dewan setuju pinjaman di bank, tapi kalau bisa jangan BJB karena bunganya. Opsi berikutnya kita pinjam ke Himbara,” kata Helmi.
Helmi menyebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sebelumnya telah menyalurkan dana Rp200 triliun ke bank-bank Himbara, yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.
Hal ini membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga lebih rendah.
“Saya sudah minta Pak Wagub untuk keliling ke Himbara, mencari opsi terbaik,” tambahnya.
Meski begitu, Helmi menegaskan pinjaman bukan satu-satunya opsi. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mempertimbangkan skema pembangunan multi years.
Mencontoh Provinsi Sulawesi Selatan yang sukses menjalankan proyek hampir Rp3 triliun dengan skema tersebut.
“Kalau multi years tidak pakai bank. Nanti disesuaikan dengan harga bahan di tahun itu. Sekarang kita masih proses, termasuk minta pendapat masyarakat. Ada enggak solusi lain? Keputusannya nanti akan kita sampaikan,” jelasnya.
Saat ini Pemprov Bengkulu bersama DPRD masih membahas formula terbaik. Keputusan final akan mempertimbangkan masukan dewan, masyarakat, serta kemampuan fiskal daerah agar pembangunan tetap berjalan tanpa menambah beban berat bagi APBD.
Sementara opsi obligasi yang sempat mencuat beberapa waktu lalu sepertinya tidak menjadi salah satu opsi yang akan dipilih oleh pihak Pemprov Bengkulu. (Red)
Komentar