Blitar, Satujuang.com – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar resmi menjalin kesepakatan kerja sama strategis bersama Kejaksaan Negeri Blitar guna memperkuat kepastian hukum pelaksanaan program agroforestry pada Senin (9/11/26).
Sinergi lintas lembaga ini diarahkan untuk menjamin tata kelola pemanfaatan kawasan hutan berjalan tertib, taat regulasi, serta mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.
Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Lie Putra Setiawan, menegaskan bahwa pendampingan hukum merupakan fondasi krusial dalam tata kelola sumber daya hutan agar terhindar dari potensi sengketa perdata maupun pelanggaran hukum.
“Dukungan dan pendampingan dari aspek hukum menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pengelolaan hutan yang baik,” kata Lie Putra Setiawan.
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan menjadi syarat mutlak agar integrasi tanaman kehutanan dan tanaman pertanian pangan dapat berjalan selaras.
“Dengan demikian, program Agroforestry diharapkan tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga tetap mengedepankan kepastian hukum dan kelestarian lingkungan,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Administratur Perhutani KPH Blitar, SDO Hendra Lesmana, menjelaskan bahwa skema agroforestri merupakan instrumen taktis mengoptimalkan lahan hutan secara produktif, kolaboratif, dan lestari.
Melalui pola kemitraan ini, masyarakat sekitar hutan dilibatkan langsung untuk membudidayakan tanaman pertanian bernilai ekonomi di sela tegakan pohon utama.
“Pola ini diharapkan mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan hutan,” jelas Hendra.
Kerja sama penegakan tata kelola ini kian memantapkan langkah strategis Perhutani KPH Blitar yang pada Rabu (4/11) lalu mulai menggeber persiapan pembibitan tanaman di RPH BKPH Lodoyo Barat.
Penguatan legalitas agroforestri ini juga melengkapi komitmen ekologis jajaran Hendra Lesmana yang sebelumnya sukses menggarap konservasi puluhan ekor Rusa Timorensis di Wisata Kesambi Trees Park.
Hendra menandaskan, asistensi dari Kejaksaan Negeri Blitar akan memastikan hak dan kewajiban masyarakat penggarap terlindungi secara adil dan transparan.
“Kerja sama antara Perhutani KPH Blitar dan Kejaksaan Negeri Blitar ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, produktif, dan berkeadilan,” pungkasnya.
(Herlina)
