Seluma, Satujuang.com – Gelombang desakan agar aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan pungutan liar dalam rekrutmen relawan SPPG Seluma kian menguat dari kalangan pemuda setempat.
Praktik percaloan yang menyeret oknum kepala desa di Kecamatan Lubuk Sandi itu dinilai telah mencoreng program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memangsa masyarakat kecil pencari kerja.
Tokoh Pemuda Lubuk Sandi, Erwan Pahrudin, meminta kepolisian dan kejaksaan bergerak cepat memeriksa pihak terkait agar polemik penipuan berkedok seleksi dapur gizi ini benderang.
Ia mengingatkan proses hukum yang menjerat Kepala Desa Lubuk Betung hingga berstatus tersangka semestinya menjadi pelajaran telak bagi pamong desa lainnya agar tidak menyalahgunakan wewenang.
“Kepala desa bukannya melayani masyarakat justru melakukan dugaan pungli, apa gajinya tidak cukup untuk anak istrinya makan? Saya benar-benar murka dengan etika kepala desa yang diberikan amanah oleh mitra MBG justru disalahgunakan,” kecam Erwan, Senin (9/11/26).
Sorotan pemuda tersebut menyusul pengakuan warga Lubuk Sandi yang sebelumnya membongkar setoran uang tunai Rp5 juta kepada oknum kades berinisial DS sejak Februari 2026 demi dijanjikan lolos seleksi.
Alih-alih menerima kepastian kerja, korban justru secara mendadak didepak dari grup percakapan koordinasi relawan tanpa penjelasan, sementara uang pelicin tersebut tak kunjung dikembalikan.
Berdasarkan penelusuran lapangan, praktik pungutan bermodus serupa dengan tarif Rp3 juta hingga Rp5 juta tersebut disinyalir tidak hanya melibatkan DS, melainkan turut menyeret oknum kades lain berinisial W di kecamatan yang sama.
Erwan mengungkapkan, desas-desus jual beli kuota pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini sejatinya telah lama menjadi keresahan warga di akar rumput.
Namun, kebanyakan korban memilih bungkam lantaran takut menghadapi relasi kuasa aparat pemerintah desa setempat.
“Selaku pemuda lokal, saya mendengar informasi ini sudah lama, namun belum ada yang berani mengungkapkannya. Saya mengutuk keras perbuatan oknum kepala desa ini,” tuturnya menegaskan sikap.
Ia mendesak penegak hukum segera memanggil para pihak terlapor guna memutus mata rantai pemerasan jabatan, sekaligus melindungi hak warga yang layak bekerja secara murni tanpa pungutan uang pelicin.
“Saya minta APH tegas dan sesegera mungkin bertindak agar informasi publik tidak simpang siur. Ini kasihan warga, mana kerja tidak jadi, uang tidak dikembalikan,” pungkas Erwan.
(da)
