Kota Bengkulu, Satujuang.com – Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu seakan memperlihatkan jurang ketimpangan yang kian menganga.
Di saat anggaran daerah digelontorkan hingga puluhan miliar rupiah demi memolek estetika pusat kota, sebanyak 3.549 jiwa warga di wilayah pinggiran justru dibiarkan mempertaruhkan keselamatan nyawa di atas jembatan darurat yang lapuk.
Pemkot Bengkulu saat ini tengah gencar merealisasikan berbagai proyek “mempercantik wajah kota”.
Mulai dari pembenahan lampu hias di pepohonan dan jembatan perkotaan, rencana rehabilitasi Pasar Barukoto dan Belungguk Point bernilai puluhan miliar yang disinyalir tanpa persetujuan DPRD Kota Bengkulu, hingga kucuran miliaran rupiah untuk perbaikan Mess Pemda yang diduga menabrak regulasi.
Teranyar, pada Sabtu malam (22/8), Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi bahkan secara seremonial meresmikan fasilitas penerangan dan lampu hias di tiga jembatan perkotaan, yakni di Hibrida Ujung, Simpang Polda, dan Sungai Rupat.
“Ini ada tiga titik jembatan yang malam ini kita resmikan. Selama ini kelam tanpa penerangan, sekarang sudah terang, dipercantik dengan lampu hias dan dicat ulang,” ujar Dedy Wahyudi penuh bangga.
Namun, gemerlap lampu hias di pusat kota tersebut berbanding terbalik dengan nasib warga Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu.
Sebanyak 3.549 jiwa warga setempat termasuk 1.445 anak-anak setiap hari harus melintasi Jembatan Parit 1 yang kondisinya kian mengkhawatirkan.
Jembatan darurat berukuran 5×10 meter buatan BNPB tahun 2010 tersebut merupakan jalur vital harian bagi ratusan pelajar dan warga untuk beraktivitas.
Lebih krusial lagi, jembatan ini merupakan bagian dari jalur utama evakuasi tsunami di kawasan pesisir yang telah dikukuhkan BMKG dan UNESCO-IOC sebagai Tsunami Ready Community.
Bukannya dibangun secara permanen oleh Pemkot Bengkulu, warga Teluk Sepang justru terpaksa mengandalkan uang swadaya dan gotong royong untuk menambal jembatan yang lapuk tergerus pasang surut air laut tersebut.
Perbaikan swadaya terakhir terpaksa dilakukan warga pada 15 Agustus 2026 agar tidak terisolasi dan terhindar dari bahaya debu batu bara di jalan pelabuhan Pelindo.
Data Posko Lentera Teluk Sepang mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah terjadi sedikitnya tiga kali kecelakaan yang menimpa pelajar, ibu rumah tangga, dan pedagang keliling di jembatan tersebut.
Ketua Yayasan Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, mengkritik keras prioritas pembangunan Pemkot Bengkulu yang dinilai mengabaikan ancaman nyata di wilayah pesisir, di mana laju kenaikan permukaan air laut mencapai 10 hingga 12 sentimeter per tahun.
“Pemerintah Kota Bengkulu seperti tidak memiliki pengetahuan yang utuh terhadap laju kenaikan permukaan air laut yang berdampak terhadap kerusakan infrastruktur, sehingga tidak mampu melihat skala prioritas. Tindakan selalu terlambat dan bermuara kepada kebutuhan biaya yang besar—atau memang sengaja dirancang seperti itu agar ada proyek bernilai tinggi?” kata Ali Akbar.
Meski BPBD Kota Bengkulu mengklaim perbaikan jembatan telah masuk skala prioritas sejak 2024–2025, tidak ada realisasi fisik di lapangan hingga kini.
Pembiaran atas fasilitas keselamatan jiwa ini memicu keputusasaan mendalam bagi masyarakat pesisir.
Ketua Posko Lentera Teluk Sepang, Harianto, menyindir keras ketimpangan perlakuan pemerintah yang lebih mengistimewakan proyek estetika kota ketimbang keselamatan nyawa rakyatnya.
“Dengan fakta ini, mungkin yang perlu dikirimkan ke Teluk Sepang adalah kantong mayat,” tegas Harianto. (Red)
