Batam, Satujuang.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna menekan laju inflasi.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/6/26).
Dalam arahannya, Amsakar menyoroti angka inflasi Kota Batam yang saat ini bertengger di angka 3,99 persen.
Angka tersebut telah melampaui target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah pusat pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Merespons kondisi ini, ia meminta perhatian serius dari seluruh pihak terhadap sejumlah komoditas utama yang menjadi motor penggerak inflasi di Batam, di antaranya emas perhiasan, tarif angkutan udara, beras, daging ayam ras, hingga makanan jadi.
“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti tarif angkutan udara, kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” ujar Amsakar.
Selain persoalan inflasi, Amsakar juga menyoroti kejanggalan data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat sebesar nol persen.
Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan realitas di lapangan di mana berbagai indikator ekonomi makro justru menunjukkan tren positif.
Ia memaparkan beberapa indikator nyata yang mencerminkan ekonomi Batam tetap tumbuh baik, seperti melonjaknya kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi yang signifikan, serta terjaganya stabilitas dunia usaha dan ketenagakerjaan.
Guna mengurai benang merah dari data tersebut, Pemerintah Kota Batam dijadwalkan segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bea Cukai untuk melakukan pendalaman data secara komprehensif.
“Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah. Sulit menentukan kebijakan yang tepat jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” tegas Amsakar.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Wijidarto, menjelaskan bahwa stabilitas inflasi merupakan parameter krusial bagi para investor dalam menentukan keputusan investasi di suatu daerah.
Rony mengungkapkan, tingginya daya beli masyarakat Batam yang ditopang oleh kuatnya sektor industri memicu tingginya arus pasokan barang dari luar daerah.
Hal ini menjadi tantangan geografis tersendiri lantaran Batam masih sangat bergantung pada pasokan pangan luar daerah akibat keterbatasan lahan pertanian produktif di pulau tersebut.
“Inflasi diukur dari perubahan harga, bukan semata-mata tingkat harga. Karena itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi sangat penting mengingat fluktuasinya cukup tinggi,” jelas Rony.
Menariknya, Rony mengungkapkan bahwa komoditas emas perhiasan masih konsisten menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam selama tiga tahun terakhir.
Fenomena ini di sisi lain merefleksikan kuatnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat Batam.
Selain emas, kelompok makanan jadi sehari-hari seperti nasi campur dan nasi goreng juga menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten hingga masuk dalam daftar lima besar penyumbang inflasi tertinggi di Batam.
Melalui forum HLM TPID ini, diharapkan komitmen dan sinergi antarlembaga semakin solid dalam menjaga stabilitas harga pasar, meningkatkan validitas data statistik, serta memastikan pertumbuhan ekonomi Batam berjalan secara berkelanjutan. (Satujuang/NIP)
