Satujuang, Bekasi – Pernyataan Ketua DPRD Kota Bekasi, dari. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., menuai kecaman keras setelah di anggap melecehkan profesi wartawan.
Ucapan Sardi yang viral di media sosial itu bahkan rencananya akan di laporkan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) oleh Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kota Bekasi.
Ketua IWO-I Kota Bekasi, Nio Helen, menyayangkan sikap Sardi saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai tunjangan rumah Ketua DPRD yang nilainya mencapai Rp53 juta per bulan.
Alih-alih memberikan penjelasan, Sardi justru menyinggung soal anggaran advertorial media di DPRD.
“Wartawan bertanya soal tunjangan rumah, tapi di jawab dengan membandingkan anggaran advertorial. Itu jelas tidak nyambung dan terkesan meremehkan kerja jurnalis.
Wartawan punya fungsi kontrol sosial, bukan penerima tunjangan seperti yang dia lontarkan,” tegas Nio, Selasa (9/9/25).
Menurut Nio, komentar tersebut tidak pantas di ucapkan seorang pejabat publik, apalagi di forum terbuka saat masyarakat tengah ramai mempermasalahkan tingginya tunjangan dewan.
Ia menilai ucapan itu mencederai marwah pers serta menimbulkan kesalahpahaman di publik.
“Saya pribadi tersinggung dan berencana melaporkannya ke Badan Kehormatan. Kalau memang merasa benar, sebutkan siapa wartawan yang di maksud menerima ‘tunjangan advertorial’. Jangan asal menuding,” ujarnya.
Nio juga menegaskan bahwa advertorial adalah bentuk kerja sama resmi antara media dan instansi pemerintah, yang di atur sesuai regulasi. Ia menilai tudingan Ketua DPRD tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan citra buruk bagi profesi wartawan.
“Pemberitaan advertorial di Pemkot maupun DPRD selama ini berjalan sesuai aturan. Justru yang sering menimbulkan kegaduhan adalah sikap arogan sebagian pejabat yang tidak bisa mengendalikan diri,” tambahnya.
IWO-I Kota Bekasi meminta Sardi Efendi segera menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka.
“Ini bukan provokasi, tapi menjaga martabat jurnalis. Kalau tidak paham aturan, pelajari dulu. Jangan asal intimidasi, karena itu bisa berimplikasi hukum,” tegas Nio.
Ia pun mengingatkan seluruh pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam berucap.
“Pejabat di gaji dari uang rakyat, jadi sudah sewajarnya menjaga etika. Ucapan sembrono hanya akan mempermalukan diri sendiri sekaligus lembaga.
Hormati wartawan, karena tanpa pers yang bebas, demokrasi akan pincang,” pungkasnya. (Hera)
